Sukses

Bobol Data Kependudukan, Sindikat Pemalsu Kartu Prakerja Raup Rp 18 Miliar

Liputan6.com, Bandung - Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat membekuk sindikat pemalsu Kartu Prakerja yang merugikan negara hingga Rp18 miliar. Empat pelaku pemalsu Kartu Prakerja itu ditangkap di salah satu hotel yang ada di Bandung. Keempat pelaku itu, kata dia, berinisial AP, AE, RW, dan WG.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Pol Arief Rachman mengatakan sindikat membuat Kartu Prakerja fiktif dengan mendapat keuntungan total Rp18 miliar. Operasi pengungkapan itu bermula dari adanya informasi kebocoran data kependudukan yang disalahgunakan dengan cara diperjualbelikan secara ilegal.

Kemudian penyidik Ditreskrimsus melakukan penyelidikan dengan patroli siber. penyidik juga menemukan petunjuk bahwa aksi tersebut merupakan perbuatan dari sindikat dan bukan perorangan.

Penyidik kemudian menemukan petunjuk dari Kartu Prakerja data hasil retasan tersebut. Para pelaku diduga menjebol data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berbagai daerah.

Menurutnya aksi pemalsuan Kartu Prakerja itu sudah dilakukan sejak 2019. "Mereka diduga melakukan akses ilegal terhadap database (basis data) kependudukan yang digunakan untuk membuat Kartu Prakerja fiktif yang merupakan program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Arief Rahman di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/12/2021).

Kini empat pelaku beserta barang buktinya telah diamankan di Polda Jawa Barat untuk diminta keterangannya atas perbuatannya tersebut. Polisi masih melakukan pendalaman dalam penyelidikan yang dilakukan guna menetapkan pasal yang akan disangkakan kepada empat pelaku tersebut

 

Saksikan Video Pilihan Ini

2 dari 2 halaman

Anggaran Rp 11 Triliun untuk Kartu Prakerja

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 triliun untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja pada tahun depan.

Febrio menuturkan jumlah anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp 11 triliun tersebut masuk dalam 4,3 persen dari anggaran perlindungan sosial 2022 yang sebesar Rp203 triliun.

“Pada 2022 program Kartu Prakerja dilanjutkan. Skema pelaksanaannya semi bansos dan akan bersifat reguler dengan mempertimbangkan situasi yang makin kondusif,” katanya dalam Webinar Evaluasi Dampak Program Kartu Prakerja di Jakarta, Rabu (2/12/2021).

Febrio menjelaskan nantinya program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan adanya perbaikan seperti peningkatan tata kelola program secara transparan dan akuntabel.Perbaikan ini juga dari sisi pengadaan barang atau jasa pemerintah termasuk verifikasi atas lembaga pelatihan yang diusulkan mitra platform.

Selanjutnya, efisiensi program Kartu Prakerja di era digital turut diikuti dengan modul pelatihan yang semakin variatif untuk memenuhi kebutuhan peserta baik formal maupun tidak formal. “Evaluasi harus terus dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak dari suatu program,” ujarnya.

Febrio menyebutkan secara kumulatif jumlah penerima program Kartu Prakerja sejak 2020 sampai 30 September 2021 sudah mencapai 12 juta orang yang tersebar di 34 Provinsi, 514 kabupaten/kota di Indonesia. Untuk alokasi program Kartu Prakerja pada 2020 adalah sebesar Rp20 triliun yang terealisasi melalui 11 batch dengan 5,9 juta penerima senilai Rp13,4 triliun.

Untuk tahun 2021, alokasi program Kartu Prakerja mencapai Rp21,2 triliun yang semula Rp20 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 5,7 juta orang dan realisasi per Oktober mencapai Rp9,42 triliun bagi 2,7 juta peserta. Menurutnya, program Kartu Prakerja ini sekaligus merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam penanganan COVID-19 sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Febrio mengatakan Kartu Prakerja kita tidak hanya menjadi sarana transfer dana dari pemerintah ke masyarakat namun turut menawarkan skill development."Ini menjadi fondasi dalam meraih kesempatan kerja yang lebih luas terutama pada saat kegiatan ekonomi masih seperti sekarang ini,” katanya.