Antisipasi Arus Balik, Gubernur Edy Minta Pos Penyekatan di Sumut Diperketat

Bagi pelaku perjalanan pada masa arus balik lebaran kali ini, jika dinyatakan positif maka wajib dilakukan isolasi di tempat yang telah disediakan Satgas Covid-19 daerah. Dukungan untuk langkah tersebut ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

Perintah tersebut dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar, diprioritaskan kepada 10 kabupaten yakni Langkat, Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Tapanuli Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Aceh. Kemudian Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu, Padanglawas, Padanglawas Utara serta Madina dengan perbatasan Provinsi Riau dan Sumatera Barat.

"Untuk daerah lainnya, Gubernur tetap meminta agar tidak melonggarkan penjagaan. Karena kondisinya, masih banyak masyarakat yang tetap melakukan perjalanan mudik sebelum lebaran walaupun sudah ada larangan dari pemerintah. Karena itu pada arus balik, antisipasi tetap dilakukan," sebut Irman.

Pos penyekatan telah berjalan sejak H-7 Idul Fitri 1442 H Hijriah. Bagi masyarakat yang tidak mudik juga diimbau tidak boleh abai terhadap segala kemungkinan, dan diminta disiplin menjalankan protokol kesehatan.

"Jangan lengah pakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak interaksi serta hindari kerumunan," jelas Irman.

Polda Sumut memperpanjang sanksi putar balik kendaraan pemudik hingga 24 Mei 2021. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Operasi Ketupat 2021 ini akan dilanjutkan dengan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

"Operasi Ketupat tetap, sampai tanggal 17 Mei 2021, dilanjutkan KRYD sampai 24 Mei 2021," kata Hadi

Dijelaskannya, dalam KRYD tersebut pelaku perjalanan non-mudik akan tetap diberikan sanksi putar balik jika tidak melengkapi persyaratan melakukan perjalanan.

"Para personel gabungan dari TNI-Polri, Dinas Perhubungan, Satuan Tugas Covid-19 akan tetap berjaga di pos penjagaan mudik," terangnya.