Keraton Kanoman Cirebon Angkat Bicara soal Perubahan Nama Provinsi Jabar

Keraton Kanoman Hingga Pemerhati Budaya Cirebon Angkat Bicara Soal Polemik Tatar Sunda — Juru bicara Keraton Kanoman Cirebon Ratu Raja Arimbi Nurtina meminta penggantian nama Provinsi Jawa Barat jadi Tatar Sunda perlu dikaji lebih dalam. Foto (Istimewa)

Liputan6.com, Cirebon - Wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda menuai beragam reaksi, mulai dari sejumlah elemen masyarakat hingga Keraton Cirebon.

Juru bicara Keraton Kanoman Cirebon Ratu Raja Arimbi Nurtina mengatakan, secara historis Cirebon masuk dalam bagian dari Padjajaran.

"Bicara Sunda tentu tak lepas dari Padjajaran ya. Tapi untuk penggantian nama perlu dikaji kembali," kata Arimbi, Jumat (16/10/2020).

Arimbi mengaku akan sepenuhnya mendukung segala keputusan yang sudah ditetapkan pemerintah. Sejauh bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat khususnya wilayah Pantura.

Bahkan, kata dia, Keraton Kanoman Cirebon siap memberikan kontribusi terbaik dalam memajukan daerah baik Jawa Barat maupun Cirebon itu sendiri.

"Apa pun yang dilakukan untuk kebaikan, kami manut," ujar dia.

Hanya saja, untuk perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda perlu kajian mendalam. Tidak bisa asal mengganti dan memutuskan sepihak.

Arimbi menyebutkan, perlu persiapan dan kajian dari berbagai kalangan. Seperti sejarawan, budayawan bahkan masyarakat umum.

Kajian tersebut sangat penting untuk memutuskan penggantian nama provinsi meski membutuhkan waktu lama. Sebab, mengganti nama daerah yang sudah melekat akan berdampak kepada masyarakat.

"Maka dari itu apakah layak diganti atau masih bisa dipertahankan harus dikaji dulu dengan Cirebon," kata Arimbi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

MNO salah satu lagu yang ada dalam album alfabetic karya Mr D

2 dari 2 halaman

Provinsi Cirebon

Pemerhati sejarah dan budaya Cirebon Jajat Sudarajat mengaku tidak bisa menerima usulan penggantian nama tersebut. Sebab, secara kultur Cirebon dianggap berbeda dengan masyarakat Sunda pada umumnya.

"Sah-sah saja kalau mau mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Karena secara historis memang ada kaitannya tapi kalau benar-benar ingin diubah saya minta untuk dikaji terlebih dahulu," kata Jajat.

Dia mengaku pernah melihat catatan bahwa sejak tahun 2003 Cirebon sudah diakui menjadi salah satu suku bangsa di Indonesia. Oleh karena itu, Cirebon tidak bisa disamakan dengan Suku Sunda.

Bahkan, di tengah polemik penggantian nama tersebut, Jajat kembali memunculkan wacana yang lama tenggelam, yakni wacana pembentukan Provinsi Cirebon.

"Cirebon salah satu suku di Indonesia yang ada di Jawa Barat notabene Sunda itu benar. Tapi secara kultur sudah berbeda. Wacana membentuk Provinsi Cirebon sudah lebih dulu," ujar dia.

Jajat mengaku, secara historis, Cirebon tidak terlepas dari Sunda yakni kerajaan Padjajaran. Sebab, Pangeran Walangsungsang atau Mbah Kuwu Cirebon yang membuka lahan pertama di Cirebon merupakan Putra dari Prabu Siliwangi Raja Padjajaran dari Sunda.

"Tapi dari sejarah mundurnya kerajaan Sunda, Galuh, Padjajaran Rajagaluh adalah kebangkitan Kesultanan Cirebon yang banyak dikenal dengan ketokohan Syarif Hidayatullah yang merupakan salah satu cucu Prabu Siliwangi," ujar dia.

Jajat menegaskan perlu kajian mendalam jika wacana perubahan nama tersebut ditindaklanjuti. Menurut dia, Cirebon memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.