Ancaman Pidana untuk Pelanggar Protokol Kesehatan di Sumbar

Liputan6.com, Padang - Pemerintah Sumatera Barat bakal menerapkan sanksi ancaman pidana kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehahatan. Hal ini menyusul lonjakan kasus virus corona Covid-19 dua bulan terakhir.

Ancaman pidana tersebut dilakukan agar berefek jera bagi masyarakat. Sebab lonjakan kasus Covid-19 ditengarai karena masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menyebut kebijakan ini akan dilandasi payung hukum. Saat ini Rancangan peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sedang digodok bersama DPRD Sumbar.

"Perda ini ditargetkan selesai pada 11 September 2020," katanya, Rabu (9/8/2020).

Ketika sudah disetujui DPRD Sumbar, perda ini akan menjadi landasan mengambil tindakan kepada masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Dalam penerapan sanksi pidana, Pemprov akan melibatkan kepolisian dan Satpol PP serta akan dibahas bersama DPRD Sumbar.

"Sanksi berupa ancaman pidana atau denda nanti akan dibahas oleh tim Pansus Perda tersebut," jelasnya.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi menjelaskan kebijakan ini tidak untuk menakuti masyarakat, melainkan untuk mendisiplinkan masyarakat sesuai situasi yang ada.

"Kadang-kadang masyarakat abai, dan sanksi ini dibuat sebagai kebijakan yang mengikat mereka agar berhati-hati jika tidak menggunakan masker," sebutnya.