ATGA Dihukum Bayar Kerugian Karhutla di Jambi Rp590 Miliar

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi Rudiansyah mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengungkap fakta keadilan terhadap lingkungan, meski kasus kebakarannya tahun 2015 dan gugatannya baru terregistrasi tahun 2019 dan divonis 2020.

Dengan gugatan yang dimenangkan KLHK itu kata Rudi, perusahaan terbukti bersalah dan lalai atas kebakaran yang terjadi di areal konsesi perusahaan. Sehingga hasil dari putusan setelah incratch ini nantinya bisa diimplementasikan dan benar-benar dieksekusi.

Dalam konteks pemulihan ekologi kerusakan lahan gambut yang terbakar sebut Rudi, itu suatu yang sangat penting. Sehingga perusahaan tidak bisa ditorelir lagi karena pada tahun 2019, perusahaan juga mengalami kebakaran dan menyebabkan bencana kabut asap yang merugikan masyarakat banyak.

"Tahun 2019 perusahaan itu (PT ATGA) juga mengalami hal yang sama. Perusahaan lalai terus dan berulang kali terjadi kebakaran dilokasi yang sama," kata Rudi.

Selain itu menurut Rudi, sudah sangat tepat perusahaan dikenakan tanggung jawab mutlak (Strict liability). Ini merupakan tanggung jawab mutlak yang dibebankan pada pihak perorangan atau korporasi karena terjadinya kerusakan lingkungn hidup. Konsep Strict liability atau tanggung jawab mutlak itu termaktub di dalam pasal 88 UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

"Jadi PPLH ini masih sangat strategis dan aparat bisa menerapkan tanggung jawab mutlak kepada korporasi yang konsesinya terbakar, terutama untuk Karhutla yang terjadi pada tahun 2019," kata Rudi.

Ketika Helikopter Waterboombing lalu lalang di langit Jambi sudah dipastikan menjadi tanda musim kabut asap telah tiba. Kabut asap yang menjadi bencana musiman setiap musim kemarau itu selalu menjadi ingatan masyarakat. 

Tak hanya masyarakat di desa yang tinggal di lokasi dekat Karhutla yang kena imbasnya, tapi masyarakat di kota pun sama, kena imbasnya juga. Mereka beraktivitas di tengah udara buruk saat musim kabut asap itu.

Akibat bencana kabut asap itu juga membuat indeks penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) meningkat. Anak-anak sekolah diliburkan dan penerbangan terganggu. Semua orang menggunakan masker karena tak ada udara sehat.

Menurut catatan otoritas kesehatan Provinsi Jambi, pada bencana kabut asap rentang waktu Agustus-September 2019 itu jumlah penderita ISPA mencapai 63.554 jiwa. Sebagian besar yang terserang adalah kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Berdasarkan data SiPongi KLHK luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi pada tahun 2019 mencapai 56.593 hektare, meski kondisinya menurun dari tahun sebelumnya, namun bencana kabut asap akibat dari Karhutla itu telah menyusahkan masyarakat.

Berbeda dengan data luasan yang dimiliki Walhi Jambi. Rentang waktu Januari hingga 31 Oktober 2019 luasan kebakaran hutan dan lahan di Jambi mencapai 165 ribu hektare. Dari luasan itu di antaranya 114 ribu di lahan gambut dan 50 ribu hektare lahan nongambut/mineral.

Dari konversi dan hasil analisis data satelit yang dikaji Walhi kata Rudiansyah, menunjukan hampir 60 perusahaan di Jambi mengalami kebakaran, dan itu didominasi perusahaan yang konsesinya di areal gambut yang sulit dipadamkan saat terbakar.

Berdasarkan data kebakaran yang terjadi pada 2019 seharusnya sebut Rudi, banyak korporasi yang digugat oleh negara. Sebab, negara mempunyai tanggung jawab menyediakan dan memenuhi lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

"Kita lihat proses gugatan terhadap pelaku kebakaran ini dalam menaikan status menjadi tersangka (korporasi) di Jambi relatif terlalu sedikit. Ini harus menjadi pelajaran, dan negara tidak boleh tunduk dan kalah terhadap pelaku kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi," pungkas Rudi.