Penyebab Kapolres Ketapang Dicopot Walau Sudah Tolak Plakat Kantor Polisi Bersama RI-Tiongkok

Liputan6.com, Pontianak - AKBP Sunario resmi dicopot dari jabatan Kapolres Ketapang setelah merebak isu plakat kantor polisi bersama RI-Tiongkok di media sosial. Padahal, ia telah mengklarifikasi bahwa hal tersebut tak benar.

Perihal itu, Kapolda Kalbar, Irjen Didi Haryono, menyatakan pencopotan AKBP Sunario dari jabatan Kapolres Ketapang dalam rangka menjalani pemeriksaan dugaan kasus kantor polisi bersama antara Polres Ketapang dengan perwakilan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok, Provinsi Jiangsu Resor Suzho.

"Setelah kami dalami dan lakukan penyelidikan kerja sama antara Polresta Pontianak dan Kepolisian RRT Provinsi Jiangsu Resor Suzho tersebut belum terlaksana, tetapi yang dilakukan oleh kepolisian RRT adalah kunjungan resmi," kata Didi Haryono di Pontianak, Jumat, 13 Juli 2018, dilansir Antara.

Ia menjelaskan, semestinya Kapolres Ketapang memberitahukan dahulu terkait rencana kerja sama tersebut kepada atasannya, yakni Kapolda Kalbar, dan yang memberikan perizinan untuk kerja sama tersebut di Mabes Polri.

"Hal itu yang tidak dilakukan oleh Kapolres Ketapang. Oleh sebab itu, Kapolres Ketapang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," tuturnya.

Pada Jumat pagi, jabatan Kapolres Ketapang yang disandang AKBP Sunario dialihkan kepada pejabat baru AKBP Yuri Nurhidayat. Sebelumnya, AKBP Yuri Nurhidayat menjabat sebagai Kapolres Singkawang, dan posisinya sekarang dijabat oleh AKBP Raymond Marcellino Masengi.

Sebelumnya, AKBP Sunario membantah adanya kantor polisi bersama antara Polres Ketapang dengan perwakilan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok, Provinsi Jiangsu Resor Suzho.

"Plakat yang viral di media sosial hanya sebuah tanda perkenalan pertemuan antara polisi RRT dengan Polres Ketapang, dan tulisan kantor bersama adalah bahasa kantor itu menjadi tempat pertemuan bersama, dan tidak benar akan ada kantor polisi RRT di Ketapang," ujarnya.