Anies Sebut Siapa pun Boleh Nyapres, Negara Tak Bisa Larang

Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan — Dalam pidatonya, Anies Baswedan menyatakan pemerintah daerah harus bisa menyelesaikan masalah internal sendiri, tanpa campur tangan atau bantuan dari pemerintah pusat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Bakal Calon Presiden (Capres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyinggung soal kebebasan berdemokrasi yang kini tertekan. Menurut Anies, dahulu semua orang bisa maju sebagai caleg hingga capres. Oleh karena itu, ia berharap tak ada pengaturan siapa yang boleh dan tidak boleh maju Pileg atau Pilpres.

"Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju," kata Anies pada acara "Temu Relawan Anies", di Tennis Indoor Senayan, Minggu (21/5/2023).

Anies mengingatkan, pemerintah tidak berhak mengatur maju tidaknya seseorang dalam Pilpres. Ia menyebut yang berhak mengusung capres adalah partai politik.

"Bukan diatur oleh pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat. Bila rakyat menginginkan siapa menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka," ujarnya.

Anies menegaskan negara seharusnya mendukung dan menjamin tiap WNI bisa maju dalam kontestasi Pemilu.

"Bukan malah negara menghentikan, bukan negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan," kata Anies.

Kepada para relawannya, Anies mengajak untuk menuntut adanya kesetaraan dan kesempatan bagi semua warga negara untuk bisa maju dalam pemilu, baik pileg maupun pilpres.

"Kita yang ada di sini adalah kita yang punya aspirasi. Kita menuntut ada kesetaraan kesempatan bagi siapa pun di Republik ini," pungkas Anies.

Bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan, Anies Baswedan menghadiri deklarasi relawan Amanat Nasional. Anies berharap penyelenggara negara bisa bersikap netral dalam pemilihan presiden tahun 2024.

2 dari 2 halaman

Anies Singgung soal Masalah Daerah yang Kerap Diambil Pusat

Anies Baswedan menyapa relawan pendukung dalam Koalisi Perubahan untuk Perbaikan yang hadir dalam acara akbar bertajuk Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan di Jakarta, Minggu (21/5/2023). Acara ini sebagai bentuk dukungan Anies Baswedan dan partainya di Pilpres 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Anies Baswedan, menyatakan pemerintah daerah harus bisa menyelesaikan masalah internal sendiri, tanpa campur tangan atau bantuan dari pemerintah pusat.

Namun, kata Anies, saat ini pemerintah pusat kerap kali ikut campur alias tangan menyelesaikan masalah daerah.

"Kita punya masalah banyak, sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah sebagian diselesaikan di pusat. Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan," kata Anies pada acara Relawan Anies di Tennis Indoor Senayan, Minggu (21/5/2023).

Menurut Anies, apabila pemerintah pusat terus mengambil alih masalah daerah, maka Pemda akan kesulitan di masa depan. Selain itu, akan gerjadi sentralisasi pusat kembali.

"Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan diambil ke pusat dan ujungnya tidak selesai juga, maka menyulitkan masa depan orang-orang di daerah. Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, ambil alih ke pusat, dilakukan sentralisasi," kata Anies.

Infografis Manuver Pertemuan Anies Baswedan dan Surya Paloh. (Liputan6.com/Abdillah)

Anies-Muhaimin Hadiri Langsung Sidang Perdana PHPU di Mahkamah Konstitusi

Anies Baswedan
Tokoh
Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29 pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia
Lihat Selengkapnya
Anies Baswedan
Capres
Kebebasan Demokrasi
caleg
Pilpres