Bawaslu: Kerawanan Hoaks Medsos Berpotensi Besar Terjadi di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyebut kerawanan penyebaran hoaks atau informasi sesat yang bersumber dari media sosial (Medsos) masih sangat berpotensi terjadi pada Pemilu serentak tahun 2024.

"Kita berkaca pada kerawanan tahun 2019 lalu, kita lihat banyaknya permasalahan politisasi SARA dan politisasi identitas, ini akan nyambung dalam media sosial dan ini berkesinambungan," ungkap Rahmat di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (21/2/2023). 

Menurut dia, politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) serta politik identitas untuk mendapatkan simpati dari masyarakat saat Pemilu masih sangat berpeluang bila tidak dibendung.

"Oleh sebab itu, kita akan menemukan hal yang kemungkinan sama terjadi pada Pemilu tahun 2024. Itu masih ada dan kemungkinan masih tinggi" ucapnya kepada wartawan disela rapat evaluasi persiapan pelaksanaan program kegiatan 2023 devisi SDMO dan Diklat Bawaslu se-Indonesia.

Dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini menyatakan untuk mengantisipasi Politisasi SARA, pihaknya akan bekerja sama dengan tokoh agama dari MUI, PGI, Walubi, dan lainnya untuk menurunkan tensi dan juga politisasi SARA di tempat-tempat ibadah.

Disinggung bagaimana dengan antisipasi serangan hoaks di medsos apakah Bawaslu akan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) khusus menangani medsos, kata dia, belum dilakukan. Meski demikian, pihaknya terus mencari cara mengatasi hal itu.

"Belum, ini proses. Kita lagi mencari rumusan yang apa yang diharuskan dan apa yang dilarang dalam media sosial. Kita akan kerja sama dengan teman-teman Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi)," papar mantan ex-officio DKPP Bawaslu RI ini menekankan.