Ketika Daftar Pemilih Tetap Kerap Jadi Masalah Setiap Pilkada

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengatakan, ada masalah yang kerap muncul dalam setiap penyelanggaraan pilkada. Yakni daftar pemilih tetap (DPT).

"DPT selalu jadi masalah, baik dari itu pemda maupun verifikasi dari penyelenggara pemilu," ujar Nur Hidayat dalam diskusi di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (9/2/2016).

Meski kerap menimbulkan masalah, kata Nur Hidayat, tak ada sekali pun isu DPT yang diperkarakan dalam proses penegakkan hukum tindak pidana pemilu. Padahal, DPT ini kerap menjadi masalah atau dipermasalahkan.

Dia menilai, DPT bermasalah itu terjadi tentu ada sebabnya.‎ "Yakni belum efektifknya penerapan kerangka sistem penegakkan hukum elektoral, terutama terhadap tindak pidana pemilu," kata Nur Hidayat.

Hal sama juga diutarakan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Juri Ardiantoro, DPT menjadi isu yang sering muncul dalam pelaksanaan pilkada. Karena setiap kandidat dan tim sukses sangat intensif dengan urusan DPT.

"Di samping masalah pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih, ada juga soal yang harus kita pikirkan mengenai penyediaan data daftar pemilih," kata dia.

Ridwan Kamil: Maju atau Tidak di Pilkada DKI Tunggu Maret
3 Kepercayaan Diri Yusril Lawan Ahok di Pilkada DKI
PDIP Minta Paslon Pilkada Simalungun Prioritaskan Petani

Menurut Juri, di internal Bawaslu sudah dipikirkan supaya pilkada yang akan datang tidak perlu lagi ada Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb1). Kata dia, prosesnya akan lebih baik, langsung menggunakan DPTb2.

"Sehingga penyelenggara pemilu tidak terlalu rumit memikirkan harus mengisi formulir yang kadang-kadang dengan pengalaman yang tidak terlalu baik. Nanti di lapangan malah jadi sumber masalah," kata dia.

Selain persoalan DPT, lanjut Juri, ada persoalan lain yang selalu timbul dalam penyelenggaraan pilkada. Yakni persoalan tidak terdistribusinya C6 atau surat undangan ke TPS. Sebab, sebagian masyarakat masih memahami bahwa C6 itu merupakan formulir penting.

"Faktanya ini masih menjadi soal. Perlu pengaturan bagaimana memperlakukan formulir C6 secara ketat, agar orang tak mempersepsi C6 sebagai alat untuk memobilisasi suara, atau menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya," pungkas Juri.