Hakim Vonis Bebas Ketua Bawaslu Mesuji dari Kasus Korupsi Dana Hibah

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang membebaskan Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji, Deden Cahyono, dari seluruh dakwaan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah APBD Tahun Anggaran 2023-2024. Majelis hakim menyatakan jaksa gagal membuktikan unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa.

Putusan bebas tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Nugraha Medica Prakasa dalam sidang di PN Tanjungkarang, Rabu (15/7/2026). Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Deden Cahyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan," kata Hakim Nugraha saat membacakan putusan.

Selain membebaskan terdakwa, majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak, harkat, martabat, dan kedudukan Deden Cahyono. Uang yang sebelumnya disita dalam perkara tersebut juga diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai posisi Deden sebagai Ketua Bawaslu Mesuji hanya menjalankan fungsi penetapan kebijakan sesuai struktur organisasi. Ia tidak memiliki kewenangan teknis dalam pengelolaan dana hibah.

Karena itu, kerugian negara sebesar Rp 310.715.622 yang ditemukan dalam realisasi dana hibah APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023-2024 tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada terdakwa.

Hakim juga menyatakan tidak menemukan unsur mens rea atau niat jahat maupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Deden.

"Ketidakmampuan manajerial tidak dapat serta merta ditarik menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara," jelas hakim.

Menurut majelis, kerugian negara yang terjadi lebih disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan Bawaslu Mesuji, bukan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan dinyatakan tidak terbukti sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan bebas.

Kuasa hukum Deden Cahyono, Akbar Hakiki, menyambut baik putusan tersebut. Ia menilai majelis hakim telah memberikan keadilan bagi kliennya.

"Dakwaan primer jaksa tidak terbukti. Hari ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tetapi putusan bebas terhadap klien kami menunjukkan bahwa keadilan telah ditegakkan," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Deden Cahyono dengan dakwaan primer Pasal 603 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun, denda Rp 50 juta subsider 50 hari kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp310.715.622.