Norwegia dan Ethiopia Punya Satu Kesamaan Soal Mobil Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Komunitas Mobil Elektrik Indonesia (KOLEKSI) mendorong pemerintah mempercepat transisi kendaraan listrik melalui regulasi yang lebih terstruktur dan progresif. Menurut organisasi ini, keberhasilan adopsi electric vehicle (EV) di berbagai negara sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang tepat.

Melalui kajian terhadap kebijakan global, KOLEKSI menyoroti dua negara dengan pendekatan berbeda, yakni Norwegia sebagai negara maju dan Ethiopia sebagai negara berkembang. Meski memiliki strategi yang kontras, keduanya dinilai berhasil mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mendukung target Zero Emission Vehicles (ZEV).

Ketua Umum KOLEKSI, Arwani Hidayat, mengatakan transisi menuju kendaraan listrik bukan lagi sekadar tren industri otomotif, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi ketahanan energi dan ekonomi nasional.

"Kedua studi kasus ini membuktikan bahwa adopsi EV bukan sekadar tren otomotif, melainkan strategi ketahanan energi dan ekonomi nasional yang krusial," ujar Arwani.

Norwegia menjadi contoh sukses penerapan kebijakan berbasis insentif. Sepanjang 2025, pangsa pasar Battery Electric Vehicle (BEV) mencapai 95,9 persen dari total penjualan mobil penumpang baru. Memasuki kuartal pertama 2026, angkanya kembali meningkat hingga mendekati 98 persen.

Artinya, kendaraan bermesin pembakaran internal (Internal Combustion Engine/ICE) kini hanya menyisakan porsi yang sangat kecil di pasar otomotif Norwegia.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kebijakan jangka panjang yang konsisten. Pemerintah Norwegia membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 25 persen untuk pembelian mobil listrik, menghapus pajak registrasi kendaraan, serta memberikan berbagai insentif lain seperti potongan tarif tol dan parkir publik.

Selain insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pengisian daya yang masif juga menjadi faktor penting. Ketersediaan charging station yang merata berhasil mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap jarak tempuh atau range anxiety.

Kombinasi kedua kebijakan tersebut membuat harga mobil listrik mampu bersaing, bahkan dalam banyak kasus lebih murah dibandingkan mobil bermesin konvensional di kelas yang sama.

Jika Norwegia mengandalkan insentif, Ethiopia justru mengambil langkah yang lebih tegas melalui regulasi.

Pada awal 2024, Ethiopia menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi melarang impor mobil penumpang bermesin pembakaran internal. Sejak saat itu, pemerintah hanya mengizinkan impor kendaraan listrik.

Kebijakan tersebut didorong oleh pertimbangan ekonomi makro. Selama ini Ethiopia menghabiskan hampir US$ 2 miliar setiap tahun untuk mengimpor bahan bakar fosil.

Dengan menghentikan impor kendaraan ICE, pemerintah mampu mengurangi tekanan terhadap devisa sekaligus memanfaatkan surplus listrik dari pembangkit hidroelektrik domestik.

Dampaknya terlihat cukup signifikan. Populasi kendaraan listrik yang pada 2022 baru sekitar 7.000 unit, melonjak menjadi sekitar 115.000 unit pada tahun fiskal 2025/2026.

Menurut KOLEKSI, Indonesia memiliki peluang untuk mengombinasikan pendekatan Norwegia dan Ethiopia.

Indonesia dinilai memiliki modal besar berupa cadangan bahan baku baterai kendaraan listrik, industri otomotif yang terus berkembang, serta potensi energi baru terbarukan yang melimpah.

"Kita memiliki sumber daya alam untuk produksi baterai dan potensi energi terbarukan yang besar. Regulasi yang lebih presisi terkait insentif pajak langsung ke konsumen dan pengetatan standar emisi kendaraan ICE akan mempercepat Return on Investment (ROI) bagi infrastruktur publik sekaligus menurunkan beban subsidi BBM nasional," lanjut Arwani.

Selain itu, KOLEKSI menilai penyelarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerataan pembangunan SPKLU berteknologi fast charging di luar Pulau Jawa, serta edukasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas dalam mempercepat ekosistem kendaraan listrik nasional.

KOLEKSI juga menilai masih ada ketimpangan dalam kebijakan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Menurut Arwani, berbagai insentif pemerintah saat ini lebih banyak diberikan untuk meningkatkan populasi kendaraan listrik, seperti pembebasan Bea Masuk dan PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi impor EV skema Completely Built Up (CBU) maupun Completely Knocked Down (CKD) dengan syarat komitmen investasi dan produksi lokal.

Namun, dukungan terhadap penyedia infrastruktur pengisian daya dinilai belum sebanding.

"Saat ini, skema regulasi di Indonesia masih terfokus pada populasi kendaraan. Pemerintah memang agresif memberikan karpet merah berupa pembebasan Bea Masuk dan PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk impor EV berskema CBU dan CKD. Namun, insentif radikal yang setara belum menyentuh rantai pasok infrastruktur kelistrikan," kata Arwani.

Ia menjelaskan, perangkat SPKLU, khususnya DC Fast Charger berkapasitas tinggi yang sebagian besar masih diimpor, hingga kini masih dikenakan bea masuk, PPN, dan komponen perpajakan lainnya karena masuk dalam klasifikasi Harmonized System (HS) Code 8504.

Padahal, pertumbuhan populasi kendaraan listrik tidak akan berjalan optimal tanpa diimbangi ketersediaan fasilitas pengisian daya yang memadai.

Karena itu, KOLEKSI mengusulkan relaksasi fiskal berupa diskon hingga pembebasan pajak impor bagi produsen maupun importir perangkat SPKLU.

"Relaksasi fiskal khusus bagi produsen dan importir peranti SPKLU mutlak diperlukan. Kebijakan hulu ke hilir yang seimbang akan menekan biaya modal, mempercepat Return on Investment (ROI) bagi investor SPKLU swasta maupun publik, sekaligus membantu mengurangi beban subsidi BBM secara paralel," tutup Arwani.