Uni Eropa Pertimbangkan Tunda Larangan Mobil Bensin

Liputan6.com, Jakarta - Pasar otomotif Eropa tengah berada di persimpangan jalan, dengan rencana larangan penjualan mobil bertenaga bensin dan diesel pada 2035, yang sejak 2023 disepakati oleh Uni Eropa tengah menghadapi tekanan besar dari industri otomotif dan sejumlah negara Benua Biru.

Disitat dari ArenaEV, industri mobil Eropa menilai transisi ke kendaraan listrik (EV) terlalu mahal, terutama ketika pabrik harus menginvestasikan miliaran euro untuk platform EV dan baterai.

Akibatnya, banyak produsen berharap agar 2035 tidak dijadikan sebagai batas akhir, melainkan digantikan dengan kerangka regulasi yang lebih fleksibel.

Permohonan revisi ini didukung langsung oleh beberapa pemimpin tinggi, termasuk Friedrich Merz, Kanselir Jerman yang meminta agar mobil plug-in hybrid (PHEV) dan mesin pembakaran 'beremisi rendah' diberikan pengecualian dari pelarangan.

Di sisi lain, pejabat di European Commission (Komisi Eropa) mengatakan bahwa akan mempertimbangkan semua masukan sebelum membuat keputusan, yang kini sudah ditunda lewat 'paket dukungan' untuk industri otomotif.

Para pembuat mobil berargumen bahwa beberapa alternatif teknologi, seperti bahan bakar netral-CO₂ (biofuel/ e-fuel) atau plug-in hybrid, bisa menjadi jembatan menuju masa depan ramah lingkungan tanpa memaksa konsumen dan industri mengikuti transisi EV secara drastis.

Namun, penundaan atau revisi kebijakan ini bisa melemahkan upaya Uni Eropa untuk mencapai netralitas karbon pada 2050.

Sementara itu, konsumen dan pasar akan menghadapi ketidakpastian besar, apakah mobil bensin dan diesel konvensional akan tetap bisa dijual setelah 2035, atau regulasi akan diperlonggar untuk memberi ruang pada teknologi campuran.

Tapi yang jelas, keputusan akhir dari Brussels akan sangat memengaruhi masa depan mobilitas Eropa, dan bisa berdampak global, mengingat pengaruh pasar Eropa terhadap industri otomotif dunia.