Wamenperin Sebut Insentif Motor Listrik Bisa Keluar Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza menyebut, insentif untuk motor listrik seharusnya bisa diterbitkan pada tahun ini. Selain itu, untuk skema pemberian subsidi untuk roda dua bertenaga baterai tersebut, juga kemungkinan sama dengan tahun lalu.

"Mudah-mudahan sama (skema insentif), harusnya tahun ini bisa dikeluarkan," ujarnya saat ditemui di sela-sela pembukaan Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025, di ICE, BSD, Tangerang, Rabu (24/9/2025).

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Kemenperin telah menyiapkan skema insentif motor listrik dan siap menjalankannya segera setelah Kemenko Perekonomian menetapkan nilai dan waktu pelaksanaan.

Agus menyebutkan skema tersebut bisa digunakan pada tahun ini maupun tahun depan, sementara penentuan besaran anggaran menjadi kewenangan Kemenko Perekonomian.

Adapun pemerintah saat ini tengah memfinalisasi sejumlah kebijakan lanjutan dari stimulus ekonomi yang digelontorkan pada Juni-Juli 2025.

Kementerian Keuangan telah menyiapkan stimulus senilai Rp10,8 triliun pada kuartal III 2025 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Skemanya sama, tapi anggarannya bukan kita," kata Agus awal September lalu.

Pada tahun lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 1,75 triliun untuk memberikan subsidi dalam pembelian 200 ribu unit sepeda motor listrik baru dan 50 ribu unit sepeda motor konversi, dengan pemberian diskon pembelian sepeda motor listrik baru sebesar Rp 7 juta per unit.

Saat ini Kemenperin masih menunggu Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dengan Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait lainnya.

Setelahnya, Kemenperin baru akan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang pemberian insentif bagi kendaraan roda dua di segmen elektrik (sepeda motor listrik), yang ditargetkan terbit tahun ini.

Untuk menyesuaikan agenda atau target pengesahan itu, Kementerian Perindustrian sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Keuangan, yang nantinya kebijakan ini bakal dibahas dalam Rakortas.