Muncul Usul 2 Cawapres Paparkan Gagasan dan Debat Terbuka

Dua calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka diberi kesempatan memaparkan gagasan dan debat terbuka.

Diterbitkan 20 November 2026, 13:26 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan XIII, mengusulkan agar dua calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka diberi kesempatan memaparkan gagasan di hadapan sidang paripurna MPR sebelum pemilihan dilakukan. Bahkan, ia membuka peluang kedua calon saling berdebat.

Menurut Hinca, masyarakat perlu mengetahui pemikiran dan pandangan kedua calon yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, ia menginginkan pemaparan gagasan berlangsung secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik.

'Bahkan dalam pikiran saya, jika kemudian sudah lengkap ini semua, akan dialokasikan waktu bagi kedua pasangan, eh, kedua calon ini untuk mempresentasikan atau menyampaikan gagasan dan pikirannya di hadapan sidang paripurna MPR itu," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Hinca yang juga anggota Komisi III DPR RI itu menilai proses pemilihan wakil presiden melalui MPR memiliki karakter berbeda dengan pemilihan presiden yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, masyarakat tidak memberikan suara secara langsung. Karena itu, menurutnya, publik tetap perlu mendapat kesempatan mengenal kedua calon melalui penyampaian gagasan.

"Dan itu live disaksikan, ditonton, didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk apa? Karena kalau yang lalu itu pilpres itu adalah di lapangan, berarti langsung dengan masyarakat. Hari ini dia tidak langsung karena dengan MPR-nya tadi," ujarnya.

Hinca mengatakan pemaparan gagasan tersebut juga penting bagi anggota MPR yang nantinya memiliki kewenangan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.

Ia berharap proses pemilihan tidak sekadar memenuhi prosedur, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai kemampuan dan pemikiran masing-masing calon.

"Jadi tidak sekadar proseduran lewat jalan tetap selesai, tapi ada sesuatu. Oh, ini si A begini, si B begini. Itu bagus," katanya.

Saat ditanya apakah pemaparan gagasan tersebut dapat dikemas dalam bentuk debat, Hinca menyebut kemungkinan itu terbuka.

Namun, ia menilai kedua calon setidaknya harus diberi kesempatan menyampaikan pandangan masing-masing.

"Paling tidak mereka diberi kesempatan di dalam sidang MPR itu untuk menyampaikan pikiran," tuturnya.

Menurut Hinca, forum pemaparan gagasan tidak harus mempertemukan kedua calon dalam perdebatan langsung. Meski begitu, ia menyambut baik apabila mekanisme tersebut memungkinkan adanya pertukaran pikiran.

"Mungkin ya tidak perlu debat satu dengan lainnya, tapi gagasan disampaikan itu sudah menarik. Nah, tapi kalau misalnya bisa berdebat bagus juga kalau seandainya tukar pikiran itu terjadi," ungkapnya.

Ia menegaskan keterbukaan tersebut tidak mengubah kewenangan pemilihan yang tetap berada di tangan anggota MPR.

"Jadi betul-betul terisi dan ruang demokrasi kita kaya akan pikiran-pikiran itu. Lalu biarlah masyarakat nanti yang menimbangnya tapi yang memilih tetap yang semua anggota MPR," ujarnya.

Hinca menambahkan, usulan pemaparan gagasan maupun kemungkinan debat masih merupakan pandangan pribadinya. Tata cara pemilihan nantinya akan dirumuskan oleh Panitia Ad Hoc MPR berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Nah, mekanismenya kita harap nanti teman-teman di PAH menyusunkannya. Selain ada tatib, ada undang-undang MD3, ada konstitusi, nanti tinggal disusunkan supaya kayak semacam hukum acaranya begitu ya. Kalau di kami nanti verifikasi," pungkasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6