Pemprov Papua Pegunungan Ajukan Empat Titik Sekolah Rakyat Permanen ke Kemensos

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengusulkan pembangunan empat titik Sekolah Rakyat permanen. Usulan tersebut disampaikan kepada Kementerian Sosial sebagai upaya memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Empat lokasi yang diajukan terdiri atas dua titik di Kabupaten Jayawijaya, satu titik di Kabupaten Yahukimo, dan satu titik di Kabupaten Yalimo. Pemprov Papua Pegunungan menyatakan telah menyiapkan lahan untuk mendukung rencana pembangunan tersebut.

“(Masing-masing) kurang lebih 10 hektare. Jadi pokoknya itu tidak masalah dengan tanah. Hanya sertifikat lambat, sehingga (perlu) pelepasan, itu sebenarnya kuat,” ujar Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol saat menyerahkan proposal pengajuan kepada Wamensos Agus Jabo Priyono dan perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, di Kantor Kemensos, Senin (2/11/2026).

Ones menjelaskan, keempat lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah provinsi yang tersebar di sejumlah wilayah. Bangunan sekolah telah berdiri di atas lahan tersebut. Selain itu, lokasi dinilai memiliki akses jalan, ketersediaan air, dan jaringan listrik yang memadai serta tidak terlalu jauh dari pusat kota.

Terkait sertifikat lahan, Ones menargetkan proses penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu satu bulan.

Menanggapi usulan tersebut, Wamensos Agus Jabo meminta Pemprov Papua Pegunungan segera melengkapi dokumen administrasi, terutama sertifikat lahan. Kemensos mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, khususnya di wilayah 3T.

Namun, proses selanjutnya baru dapat berjalan setelah persyaratan lahan dan administrasi terpenuhi. Persyaratan itu mencakup akses menuju lokasi, kondisi lahan yang datar, serta ketersediaan listrik dan pasokan air. Setelah itu, Kemensos akan melakukan survei kelayakan lokasi.

“Pokoknya selama lahannya definitif atas nama Pemprov langsung kita proses. Kita ingin di Papua secepatnya ada sekolah-sekolah rakyat. Kita tunggu sampai persyaratannya clear and clean,” tegasnya.

Agus juga menyarankan agar bangunan sekolah yang sudah berdiri di atas lahan tersebut dikeluarkan dari sertifikat yang akan diterbitkan. Langkah ini diharapkan memudahkan proses pembersihan lahan dan penyelesaian administrasi pada tahap berikutnya.

Usulan empat lokasi sekaligus mendapat apresiasi. Meski demikian, Jauhari selaku perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap.

Selain mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat, Wagub Ones Pahabol menyampaikan persoalan kekurangan air bersih yang dialami masyarakat Papua Pegunungan akibat kekeringan. Ia meminta dukungan Kemensos untuk pengadaan sumur di sejumlah titik yang tersebar di delapan kabupaten di wilayah provinsi tersebut.

Agus Jabo menyambut permintaan tersebut dan meminta Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos, Masryani Mansyur, melakukan asesmen langsung di lapangan.

Masryani mengatakan, pihaknya juga akan menjajaki koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Coba nanti kami juga komunikasikan dengan BNPB,” ujar Masryani Mansyur.

(*)