Sestama BNPB Dicecar KPK Soal Pengadaan Dana Bencana

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian terkait dugaan tindak pidana korupsi dana siap pakai (DSP) di lingkungan BNPB. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (27/10/2026).

Rustian menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 10.13 WIB dan meninggalkan area penyidikan sekitar pukul 16.59 WIB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami dua persoalan dalam pemeriksaan tersebut. Pertama, terkait status kepegawaian dua tenaga ahli Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, yakni Bima Setiawan dan Richard Erlangga, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Yang pertama, Saudara RST selaku Sestama sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), didalami terkait dengan status kepegawaian dari Saudara BMS dan Saudara RIC yang menjadi tenaga ahli atau stafsus Kepala BNPB," kata Budi.

"Ini statusnya seperti apa, apakah penunjukannya resmi, ada di dalam struktur BNPB, atau tidak," sambungnya.

Kedua, penyidik mendalami kapasitas Rustian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPB. Pemeriksaan juga mencakup penunjukan tersangka lainnya, Gabriel Purwaka Sigit, yang menjabat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Kemudian juga penyidik mendalami soal pengadaan barang dan jasanya seperti apa, ya, dari proses perencanaannya, proses pelaksanaan, penunjukan langsung, sampai dengan proses pembayaran kepada vendor yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB," terang Budi.

Budi menjelaskan, pendalaman proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga pembayaran kepada vendor, diperlukan untuk mengonfirmasi konstruksi perkara yang menjerat lima tersangka.

"Bagaimana kemudian penunjukan langsung yang diduga ada conflict of interest atau benturan kepentingan antara pihak-pihak di lingkungan BNPB dengan pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek atau PBJ di BNPB penanganan bencana, ya, baik bencana tanah longsor, banjir, kemudian karhutla, dan sebagainya. Sehingga memang jenis PBJ-nya juga beragam," jelas Budi.

Kasus dugaan korupsi dana siap pakai di lingkungan BNPB terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, tim penyelidik lembaga antirasuah menjaring sekitar 14 orang, termasuk Rustian.

KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bima Setiawan dan Richard Erlangga, yang merupakan tenaga ahli Kepala BNPB. Bima juga diketahui merupakan adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Tersangka lainnya adalah Gabriel Purwaka Sigit, selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB, serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.

Hingga kini, KPK masih mengusut dugaan korupsi dana kebencanaan tersebut. Penyidik juga menduga adanya keterlibatan dua anggota TNI dalam perkara itu.