OTT KPK di Klaten, 20 Orang Termasuk Bupati Ditangkap

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2026). Sebanyak 20 orang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kegiatan penyelidikan tertutup itu berlangsung di dua lokasi, yakni Klaten dan Jakarta.

"Terkait kegiatan penyelidikan KPK di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, konfirm, bahwa hari ini Kamis (15/10/2026), telah terjadi peristiwa tertangkap tangan," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

"Di mana dalam peristiwa ini, Tim KPK mengamankan sejumlah 20 orang di wilayah Klaten dan Jakarta," tambahnya.

Budi belum merinci jumlah pihak yang diamankan di masing-masing lokasi. Dia hanya menyampaikan bahwa seluruh pihak yang terjaring OTT sedang dimintai keterangan oleh penyidik.

"Para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten. Salah satunya adalah Bupati Klaten," kata Budi.

"Sedangkan untuk pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK," sambungnya.

OTT di Klaten disebut menjadi operasi tangkap tangan ke-23 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Sejak awal tahun, lembaga antirasuah itu telah melakukan serangkaian operasi penindakan yang menyasar sejumlah pejabat, termasuk kepala daerah.

OTT pertama KPK pada 2026 berlangsung pada 9–10 Januari. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026.

Pada bulan yang sama, KPK kembali menggelar OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi. Operasi tersebut disebut sebagai OTT kedua, disusul penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam OTT ketiga.

Memasuki Februari 2026, KPK melakukan OTT keempat dengan menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tak lama berselang, KPK menggelar OTT kelima terhadap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Rizal, yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

OTT keenam juga berlangsung pada Februari. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.

Pada Maret 2026, bertepatan dengan bulan Ramadan, KPK melakukan tiga OTT berbeda. Ketiganya menyasar Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Memasuki April, KPK kembali menggelar OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Operasi tersebut disebut sebagai OTT ke-10 sepanjang 2026. Sementara itu, KPK tidak melakukan OTT sepanjang Mei.

KPK kembali melakukan serangkaian operasi penindakan pada Juni. Dalam salah satu operasi tersebut, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim disebut menyerahkan diri.

Selanjutnya, KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT ke-12. OTT ke-13 menyasar aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan sebelumnya.

KPK kemudian melakukan OTT ke-14 yang membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.

Memasuki Juli, KPK kembali melakukan sejumlah operasi penindakan. Sepanjang bulan tersebut, KPK menggelar OTT ke-15 hingga ke-18 yang menyasar sejumlah kepala daerah, yakni Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Pada Agustus 2026, KPK melakukan OTT ke-19 dengan menangkap sejumlah pihak dari jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

KPK juga menggelar OTT di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada awal Oktober. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi perizinan atau sengketa tanah yang menyeret pejabat BPN dan pihak swasta di wilayah Kabupaten Bogor.

KPK kemudian melakukan OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam perkara dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Bima Setyawan yang disebut sebagai adik Kepala BNPB sebelumnya, Letjen TNI Suharyanto.

Terbaru, KPK mengonfirmasi OTT di Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis (15/10/2026). Sebanyak 20 orang diamankan dalam operasi yang berlangsung di Klaten dan Jakarta, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.