Mantan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdhan Diperiksa KPK Terkait Kasus Ade Kuswara

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 11 saksi termasuk mantan Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdhan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka diperiksa sebagai saksi terkait pengerjaan proyek dalam perkara dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan 11 saksi menjalani pemeriksaan di di Gedung Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat pada Selasa (22/9/2026). Para saksi dicecar terkait paket pengadaan yang dikerjakan atas arahan anggota kepolisian Ipda Yayat Sudrajat alias Lippo (YYS).

"Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait pengadaan barang/jasa di lingkup Pemkab Bekasi yang dikerjakan oleh selain swasta SJ, dan yang diduga dikerjakan atas arahan YYS,” ujar Budi, dalam keterangannya, Rabu (23/9).

Adapun sepuluh saksi lain yang dipanggil oleh KPK tersebut terdiri dari berbagai pihak. Empat di antaranya merupakan kepala dinas (Kadis) aktif di Kabupaten Bekasi.

Yakni Henri Lincoln selaku Kadis Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK); Benny Sugiarto Prawiro selaku Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang; Nur Chaidir selaku Kadis Perumahan Rakyat; dan Imam Fathurohman selaku Kadis Pendidikan.

Sementara enam orang lainnya adalah pihak swasta bernama Nesin alias Kuray, Adi Purwo (Direktur CV Mancur Berdikari), Mardian (Direktur CV Lor Jaya), Nadih (Direktur CV Singkil Berkah Anugerah) dan Sarjan. Nama terakhir adalah tersangka dalam perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi.

Pemeriksaan maraton terhadap para saksi ini merupakan upaya KPK dalam mengembangkan penyidikan perkara suap pengadaan proyek di Pemkab Bekasi.

Yayat diketahui sebagai saksi untuk kasus yang menjerat Ade Kuswara Kunang. Namanya mencuat dalam persidangan perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi. Ia mengaku menjadi perantara proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan menerima uang hingga sekitar Rp 16 miliar terkait proyek-proyek tersebut.

KPK sebelumnya menyatakan keterangan mengenai penerimaan uang sekitar Rp 16 miliar oleh Yayat telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan menjadi salah satu fakta yang didalami untuk pengembangan perkara.

Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Bekasi pada 18 Desember 2025. KPK kemudian pada 20 Desember 2025 menetapkan Ade Kuswara Kunang, ayahnya yang juga Kepala Desa Sukadami HM Kunang, serta pihak swasta Sarjan sebagai tersangka.

Ade dan HM Kunang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerima suap, sedangkan Sarjan sebagai tersangka dugaan pemberi suap.

KPK menduga Sarjan memberikan uang sekitar Rp 9,5 miliar kepada Ade dan HM Kunang dalam empat kali penyerahan melalui sejumlah perantara. Selain itu, Ade diduga menerima aliran dana dari sejumlah pihak lain sepanjang 2025 sehingga total dugaan penerimaannya mencapai sekitar Rp 14,2 miliar.

Pada Agustus 2026, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum baru guna menindaklanjuti fakta-fakta persidangan terkait dugaan aliran fulus puluhan miliar rupiah dari Sarjan ke kantong Yayat Sudrajat.

KPK juga telah menggeledah kediaman pribadi milik Yayat di kawasan Cibubur, Depok, untuk menyita dokumen penting dan barang bukti elektronik.