Kejagung Hadirkan Eks Ketua PPATK di Sidang Praperadilan Febrie

Ada tiga ahli dalam sidang lanjutan praperadilan Febrie Adriansyah yang dihadirkan Kejagung.

OlehRifqy Alief Abiyya
Diterbitkan 24 Agustus 2026, 12:06 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Kejagung Hadirkan Eks Ketua PPATK di Sidang Praperadilan Febrie
Perbesar
Salah satu ahli yang dihadirkan Kejagung dalam sidang lanjutan praperadilan Febrie Adriansyah ialah Ketua PPATK periode 2002-2011, Yunus Husein. (Liputan6.com/Rifqy Alief Abiyya)
Jadi intinya...
  • Kejagung hadirkan tiga ahli di sidang praperadilan Febrie Adriansyah.
  • Ahli termasuk mantan Ketua PPATK, dosen hukum Al Azhar dan UGM.
  • Tim hukum Febrie minta surat penahanan kliennya dinyatakan tidak sah.

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan tiga ahli dalam sidang lanjutan praperadilan Nomor Perkara 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).

Salah satu ahli yang dihadirkan ialah Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2002-2011, Yunus Husein. Dua ahli lainnya yakni Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Fatahilah Akbar.

BACA JUGA:Mantan Anggota Ombudsman Yeka Hendra Segera Diadili
BACA JUGA:Kasus Korupsi MBG, 7 Saksi Dicecar Kejagung

"Siap Yang Mulia, ada tiga saksi," kata salah satu anggota tim hukum Kejagung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).

Sidang tersebut merupakan bagian dari proses praperadilan yang diajukan mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah. Tim kuasa hukum Febrie sebelumnya meminta hakim tunggal menyatakan surat perintah penahanan terhadap kliennya tidak sah.

Mereka juga meminta Febrie segera dikeluarkan dari rumah tahanan.

 

Permohonan Kuasa Hukum Febrie

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Ditahan di Rutan KPK
Perbesar
Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, saat dibawa ke mobil tahanan untuk ditahan di rutan KPK di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (24/07/2026). (KLY/ Arie Basuki)

Permohonan tersebut tercantum dalam petitum perkara praperadilan Nomor 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL yang mulai disidangkan di PN Jakarta Selatan pada Rabu (19/8/2026).

Salah satu hal yang dipersoalkan tim hukum Febrie adalah Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026. Surat tersebut menjadi salah satu objek yang diuji dalam permohonan praperadilan.

“Memohon agar Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.2/07/2026, tanggal 24 Juli 2026 terhadap diri Pemohon dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya,” kata kuasa hukum Febrie, Maqdir Ismail, saat membacakan petitum.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6