Dewas KPK akan Periksa Polisi Tersangka Pemerasan Bupati Pemalang

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Setya Budi Dias, anggota Polri yang bertugas sebagai staf administrasi di KPK, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Anggota Dewas KPK Benny Mamoto mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu untuk mengatur pemeriksaan terhadap Setya Budi Dias.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK untuk mengatur pemeriksaan terhadap saudara D ini," kata Benny di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurut Benny, pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sistem pengawasan di internal KPK.

"Dewas memerlukan informasi selengkap-lengkapnya untuk kami kaji dan analisis, di mana letak kelemahannya sebagai bahan perbaikan ke depan," ujarnya.

Ketua Dewas KPK Gusrizal menambahkan, pemeriksaan juga bertujuan mencegah kasus serupa kembali terjadi. Namun, Dewas masih mengkaji kewenangannya karena Setya Budi Dias berstatus anggota Polri.

"Kami tetap melakukan pemeriksaan untuk evaluasi sehingga jangan sampai terjadi lagi ke depan. Namun kami harus berhati-hati karena yang bersangkutan masih berstatus anggota Polri," kata Gusrizal.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang pada 28 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 21 orang, termasuk Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

KPK kemudian menetapkan dua klaster perkara. Klaster pertama terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, terhadap jajaran Pemkab Pemalang dan pihak swasta.

Sementara klaster kedua menyangkut dugaan pemerasan terhadap Anom Widiyantoro yang diduga dilakukan Setya Budi Dias bersama ayahnya, Lilik Budi Suprianto. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.