Dalam Enam Bulan, 121 Hakim Diusulkan Disanksi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) mengusulkan 121 hakim dijatuhi sanksi sepanjang Januari hingga Juni 2026. Di mana jumlah tersebut meningkat 146,94 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 49 hakim.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan.

Menurut dia, selama periode tersebut, KY menerima 1.402 laporan masyarakat terkait dug aan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dari jumlah tersebut, sebanyak 676 laporan diregister untuk ditindaklanjuti setelah memenuhi syarat administrasi dan substansi.

"Tidak semua laporan dapat diregister karena banyak yang berkaitan dengan teknis yudisial. Sementara kewenangan Komisi yudisial adalah mengawasi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim," kata Abhan saat konferensi pers di gedung KY, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut dia, tak seluruh laporan masyarakat dapat diproses lebih lanjut karena sebagian berkaitan dengan teknis yudisial yang berada di luar kewenangan KY.

Selain melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran etik hakim, KY juga menjalankan upaya pencegahan melalui pemantauan persidangan dan kegiatan komunikasi, edukasi, dan informasi  (KIE).

Wakil Ketua KY Desmihardi, menyampaikan sepanjang Jamuari hingga Juni 2026, KY menerima 440 permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat serta melakukan 182 inisiasi KIE dan  pembekalan.

"Pemantauan terhadap persidangan pada sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik dilakukan guna memastikan proses peradilan berjalan sesuai prinsip independensi dan keterbukaan," jelas dia.

Jumlah tersebut, meningkat dibandingkan periode Januari hingga Juni 2025 yang tercatat sebanyak 357 permohonan pemantauan persidangan dan 129 inisiasi KIE.

KY menyebut pemantauan persidangan dan kegiatan edukasi dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran kode etik hakim serta menjaga proses peradilan berjalan sesuai aturan.