Cak Imin Sebut Aksi Prabowo Selamatkan SDA Bukan Retorika

Cak Imin menyebut langkah itu memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Diterbitkan 24 Juli 2026, 06:48 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Cak Imin: Penyelamatan SDA Prabowo langkah konkret, bukan retorika.
  • PKB dukung ekspor satu pintu SDA demi kedaulatan ekonomi nasional.
  • PKB ajak parpol kawal kebijakan dan perbaiki 108 UU ekonomi.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut, penyelematan sumber daya alam yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bukan retorika.

Cak Imin mengatakan, arah baru kebijakan ekonomi yang diawali dengan penyelamatan sumber daya alam bukan hanya retorika, melainkan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo.

“Kita yakin sepenuhnya orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya ini bukan sekadar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini, dan kita menyaksikan kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya konkret yang kita saksikan,” kata Cak Imin dalam Peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta International Convention Center, Jakarta, dikutip Jumat (24/7/2026).

Cak Imin memandang, kebijakan ekspor sumber daya alam yang diterapkan Prabowo sudah tepat, dia pun menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam. Pasalnya, kebijakan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

“PKB mendukung satu pintu ekspor sumber daya alam, yang kita yakini menjadi salah satu cara utama dari dimulainya menegakkan ekonomi di bumi nusantara tercinta,” tutur Cak Imin.

Cak Imin menegaskan, PKB menyatakan siap mendukung penuh untuk implementasi kebijakan tersebut. Dia juga mengajak seluruh partai politik untuk bersama-sama mengawal pelaksanaannya.

“Oleh karena itu, kita dukung langkah konkret ini dengan sungguh-sungguh. PKB mengajak partai-partai untuk menuntaskan upaya ini,” ucapnya.

Menurut Cak Imin, keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu juga harus dibarengi dengan pembenahan regulasi secara menyeluruh. Dalam hal ini, PKB mencatat ada sekitar 108 Undang-Undang yang perlu diperbaiki agar kedaulatan ekonomi benar-benar dapat dijalankan.

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6