Hasto Soroti Kenaikan Pertamax: Menggerus Kelas Menengah

Hasto menilai kebijakan menaikkan pertamax tersebut seharusnya menjadi opsi terakhir.

Diterbitkan 11 Juni 2026, 21:41 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Harga Pertamax nonsubsidi naik 32% menjadi Rp16.250/liter sejak 10 Juni 2026.
  • PDIP menilai kenaikan BBM membebani kelas menengah dan seharusnya opsi terakhir.
  • Pemerintah diminta efisiensi dan atasi korupsi MBG sebelum naikkan harga BBM.

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax. Diketahui, sejak 10 Juni 2026, harga Pertamax yang semula Rp12.000 per liter naik sekitar 32 persen menjadi Rp16.250 per liter.

Menurut Hasto, kenaikan harga tersebut mengguncang kondisi finansial kelas menengah. Meski memahami pemerintah sedang menghadapi tekanan fiskal, ia menilai kebijakan tersebut seharusnya menjadi opsi terakhir.

"Kita tahu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah terkait dengan fiskal, tetapi hal-hal yang harus dilakukan adalah suatu insentif bagi pergerakan sektor riil," kata Hasto di Universitas Bung Karno, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

"Kebijakan-kebijakan yang menciptakan multiplier yang begitu luas dalam perikehidupan rakyat seperti kenaikan BBM itu harus dilakukan sebagai suatu opsi yang paling akhir. Karena ini akan menggerus kemampuan kelas menengah kita yang implikasinya itu juga kepada rakyat bawah," imbuhnya.

Hasto berpandangan pemerintah seharusnya lebih dahulu melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk konsolidasi fiskal, gerakan penghematan nasional, serta memangkas pengeluaran yang tidak perlu.

Singgung Korupsi MBG

Ia juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Hasto, berbagai kritik terhadap program tersebut, termasuk dugaan praktik korupsi, seharusnya menjadi perhatian pemerintah sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga BBM.

"Kritik terhadap MBG ternyata juga banyak korupsi di dalam program populis tersebut, ini yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah," tandas Hasto.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6