Bima Arya: Masa Depan Jakarta Bergantung pada Kawasan Aglomerasi

Jakarta dan daerah penyangganya harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan.

Diterbitkan 06 Juni 2026, 13:23 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Masalah Jakarta butuh kerja sama lintas wilayah terintegrasi karena aglomerasi adalah satu kesatuan.
  • Kawasan aglomerasi Jakarta sangat besar (41,9 juta jiwa) dan strategis bagi ekonomi nasional.
  • Penguatan Dewan Aglomerasi penting untuk koordinasi layanan publik dan atasi fragmentasi kewenangan.

Liputan6.com, Jakarta - Masa depan Jakarta tidak bisa dilepaskan dari kawasan aglomerasi. Pemerintah menilai berbagai persoalan klasik ibu kota, mulai dari banjir, kemacetan hingga pengelolaan sampah, hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama lintas wilayah yang terintegrasi.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, semakin besar sebuah kawasan metropolitan, semakin besar pula kebutuhan akan otoritas dan kewenangan bersama yang jelas. Karena itu, Jakarta dan daerah penyangganya harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan.

"Semakin besar kawasan metropolitan, maka semakin besar kebutuhan untuk kewenangan otoritas yang jelas, sehingga masa depan Jakarta tidak bisa dipisahkan dari konteks aglomerasi," ujar Bima dalam acara Urban Talks Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut Bima, Jakarta kini telah berkembang menjadi salah satu kawasan megapolitan terbesar di dunia. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah penduduk kawasan aglomerasi Jakarta yang mencakup Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mencapai 41,9 juta jiwa. Angka tersebut bahkan melampaui populasi kawasan metropolitan Tokyo maupun Dhaka.

 

Penguatan Dewan Aglomerasi

Dengan kontribusi sebesar 16,71 persen terhadap perekonomian nasional, kawasan Jakarta dan sekitarnya memegang peran strategis bagi Indonesia. Namun, berbagai persoalan perkotaan sering kali sulit ditangani karena adanya fragmentasi kewenangan antarwilayah yang memunculkan perbedaan prioritas pembangunan, agenda politik, hingga penganggaran.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah tengah mendorong penguatan peran Dewan Kawasan Aglomerasi sebagai wadah koordinasi lintas daerah. Melalui lembaga ini, layanan publik yang bersifat regional diharapkan dapat dikelola secara lebih efektif dan terpadu.

"Dewan Aglomerasi ini nanti bisa fokus pada isu-isu spesifik, ada badan yang ngurusi soal sampah, ada badan yang ngurusi soal transportasi, soal air minum, dan lain-lain," ungkapnya.

Selain penguatan tata kelola kawasan, Bima juga mengapresiasi berbagai bentuk kolaborasi yang berkembang di Jakarta. Menurut dia, penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pariwisata berskala internasional menjadi modal penting dalam membangun identitas Jakarta sebagai kota global.

"Dua event ini menggambarkan Jakarta on the right track untuk menjadi kota modern dalam menjemput usia ke-5 abad," pungkasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6