Juri Lomba Cerdas Cermat Dinonaktifkan, MPR Akui Ada Kelalaian

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil langkah tegas menyusul polemik lomba cerdas cermat (LCC) empat pilar di Provinsi Kalimantan Barat yang mendadak viral. Dewan juri lomba cerdas cermat dinonaktifkan.

Keputusan itu disampaikan MPR melalui akun instragram resminya. Untuk diketahui, juri dalam lomba cerdas cermat tersebut adalah Indri Wahyuni dan Dyastasita Widya Budi.

Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR Ri telan menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis MPR seperti dikutip Liputan6.com, Selasa (12/5/2026).

MPR mengakui, kegiatan pendidikan dan pembinaan generasai muda, termasuk lomba cerdas cermat empat pilar, harus menunjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat pembelajaran yang konstruktif.

“MPR Rl akan melakukan evakuasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban,”

Dari peristiwa itu, MPR mengapresiasi sikap murid SMA 1 Pontianak yang berani menyampaikan pendapatnya kepada juri.

“MPR juga mengapresiasi kepada seluruh peserta, guru dan pendamping, Panitia daerah serta masyarakat yang memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar,” jelas MPR.

MPR menerima masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan benntegritas.

Untuk diketahui, Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar yang diadakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Provinsi Kalimantan Barat menuai sorotan dan kecaman. Hal itu bermula ketika salah satu juri memberikan poin minus atas jawaban siswi SMAN 1 Pontianak yang menjadi peserta. Lucunya, saat pertanyaan sama dilempar ke kelompok lain dan jawabannya serupa malah mendapatkan poin 10.

Bermula, Master of Ceremonies (MC) wanita bernama Shindy Lutfiana membacakan soal.

"Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana," ujar MC membacakan soal.

SMAN 1 Pontianak kemudian membunyikan bel. Salah satu siswi menjawab.

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” ujar Grup C dilihat dari YouTube MPR, Senin (11/5/2026).

Jawaban itu direspons Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR Dyastasita. Dia kemudian memberi nilai minus lima terhadap jawaban grup C.

Pertanyaan yang sama dilemparkan ke dua grup lainnya. Kemudian dijawab murid-murid SMAN 1 Sambas dari Grup B.

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” kata peserta Grup B.

Atas jawaban Grup B, juri yang sama justru memberikan 10 poin.

“Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10,” ujarnya.

Jawaban yang sama dari dua grup namun mendapatkan penilaian berbeda lantas menuai kecamatan karena juri dianggap tak kredibel.