Disorot Soal Rumah Dinas Rp25 Miliar, Gubernur Kaltim Minta Maaf dan Siap Bayar Sendiri

Rudy mengaku telah melakukan refleksi atas dinamika yang berkembang dan menyadari perlunya perbaikan, terutama dalam aspek sikap dan komunikasi publik.

Diterbitkan 26 April 2026, 19:23 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Gubernur Rudy Mas'ud meminta maaf atas polemik renovasi rumah jabatan.
  • Ia akan menanggung pribadi biaya item non-kedinasan seperti kursi pijat.
  • Pemerintah akan audit ulang renovasi untuk transparansi anggaran publik.

Liputan6.com, Jakarta - Rudy Mas'ud menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat terkait polemik penggunaan fasilitas publik, termasuk rencana renovasi rumah jabatan gubernur yang menjadi sorotan.

Dalam pernyataannya, Rudy menilai kritik publik merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerah sekaligus masukan bagi pemerintah.

“Sebagai Gubernur saya memahami ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan. Kritik yang keras adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerah yang kita cintai bersama,” ujarnya.

Ia mengaku telah melakukan refleksi atas dinamika yang berkembang dan menyadari perlunya perbaikan, terutama dalam aspek sikap dan komunikasi publik.

Polemik sebelumnya mencuat terkait paket renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar. Sejumlah item dalam paket tersebut menuai perhatian publik, di antaranya kursi pijat dan akuarium air laut.

Menanggapi hal itu, Rudy menegaskan akan menanggung secara pribadi pembiayaan item yang dinilai berada di luar fungsi kedinasan.

“Sebagai bentuk komitmen, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” tegasnya.

 

Pastikan Anggaran Negara untuk Kepentingan Publik

Selain itu, pemerintah provinsi akan mengevaluasi dan mengaudit ulang seluruh paket renovasi secara terbuka agar dapat diawasi publik.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya untuk memastikan penggunaan anggaran fasilitas pimpinan ke depan lebih sederhana dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Rudy menegaskan polemik ini akan dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6