Wacana Efisiensi Anggaran Menguat, Pramono Tegaskan Tidak Ada Pemberhentian PPPK

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal potensi pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum final.

“Hal yang berkaitan dengan PPPK, karena ini kan masih debatable, belum keputusan sepenuhnya dari pemerintah pusat,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026).

Pramono berjanji tidak ada pemberhentian PPPK jika kebijakan pemangkasan anggaran benar diterapkan.

“Tetapi Pemerintah DKI Jakarta kemarin PPPK-nya kan memang ada yang paruh waktu maupun yang sepenuhnya itu kan juga baru dilantik. Maka dengan demikian kami akan mempelajari itu. Tapi yang jelas Pemerintah DKI Jakarta akan berusaha tidak ada apa, pemberhentian kerja,” jelasnya.

Terkait penerapan Work From Home (WFH) maupun Work From Everywhere (WFE) di Jakarta, Pramono menyebut pihaknya akan mengikuti aturan pusat.

“Untuk Work From Everywhere atau Work From Home, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian untuk Pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan. Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah permen-nya segera dikeluarkan untuk pengaturan itu,” ujar Pramono.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah bakal melakukan efisiensi anggaran agar defisit APBN tidak terlalu melambung di atas 3 persen.

Meskipun begitu, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan terkena penghematan.

Mensesneg mengutarakan, eskalasi konflik Timur Tengah memaksa pemerintah memutar otak atas pemakaian anggaran di beberapa kegiatan. Sehingga membuka opsi untuk menunda belanja-belanja negara yang tidak terlalu mendesak.

"Contoh perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri. Itu terus kami perketat," ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, dikutip Rabu (18/3/2026).

Menurut dia, pertimbangan realokasi anggaran bukan semata-mata karena konflik AS-Israel dengan Iran. "Jadi sebelum kejadian (serangan AS-Israel ke Iran) itu, kebetulan ya, kita tadinya tidak menduga akan ada perang atau ada eskalasi," ungkapnya.