Mendagri Tito Karnavian Puji Program Bedah 21 Ribu Rumah Layak Huni di Tanah Papua

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret atas tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki hunian layak.

Tito menyebut alokasi yang disiapkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait merupakan angka yang sangat signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya secara masif di Bumi Cenderawasih.

“Ini Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 [rumah di wilayah Papua],” ujar Mendagri usai rapat koordinasi di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Mendagri menjelaskan bahwa program pusat ini sangat membantu beban fiskal daerah. Menurut kalkulasinya, jika 21.000 unit rumah dibagi ke 42 kabupaten/kota di enam provinsi Papua, maka setiap daerah mendapatkan jatah sekitar 500 rumah. Jumlah ini dianggap sulit direalisasikan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana? Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait,” tambah Tito.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait merinci bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga rumah subsidi.

Selain bedah rumah, pemerintah juga fokus pada pembenahan kawasan kumuh di tiga lokasi strategis.

“Ada kawasan kumuh tiga lokasi yang diperbaiki, yaitu di Papua Induk (Jayapura), kemudian di Papua Selatan, dan juga di Sorong. Jadi programnya itu masif,” jelas Maruarar.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wamendagri Ribka Haluk, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta para gubernur se-Tanah Papua. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan dapat memastikan pembangunan rumah layak huni di daerah perbatasan dan pelosok Papua berjalan tepat sasaran.