Soal 11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, Mensos: Data Kita Sangat Dinamis

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjamin kesehatan masyarakat miskin dengan menetapkan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak 96,8 juta jiwa secara nasional.

Untuk menopang program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran melalui APBN sebesar Rp4,06 triliun setiap bulannya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, merinci bahwa total dana yang dikucurkan negara untuk PBI Jaminan Kesehatan (JK) di tingkat pusat mencapai Rp48,7 triliun dalam setahun. Anggaran tersebut disetorkan secara rutin oleh kementerian terkait kepada pihak BPJS.

“Nilai rupiahnya setiap bulan yang disetor Kementerian Kesehatan ke BPJS Rp4 triliun lebih per bulannya, dan selama setahun Rp48 triliun lebih. Ini adalah alokasi untuk PBI JK,” ujar Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Gus Ipul menjelaskan, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kepesertaan PBI diprioritaskan bagi warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5. Saat ini, jumlah penduduk miskin nasional tercatat sebanyak 23,8 juta jiwa. Pemerintah pun sedang merumuskan pembagian kuota agar lebih merata di setiap daerah dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan wilayah masing-masing.

Dalam rapat tersebut, Mensos juga memberikan klarifikasi terkait penonaktifan 11 juta peserta BPJS PBI pada Februari 2026 lalu. Langkah tersebut diambil karena ditemukan ketidaksesuaian data dengan DTSEN hasil verifikasi terbaru. Namun, Gus Ipul memastikan proses reaktivasi terus berjalan secara dinamis mengikuti kondisi di lapangan.

Hingga 11 April 2026, tercatat sebanyak 2,15 juta orang telah melakukan reaktivasi dengan status kepesertaan yang beragam. Sebanyak 305,8 ribu orang kembali terdaftar sebagai peserta PBI JK pusat, sementara 1,4 juta orang lainnya beralih segmen menjadi penerima bantuan pemerintah daerah atau PBI APBD.

Sisanya, sebanyak 188,7 ribu orang berpindah menjadi peserta mandiri, sedangkan kelompok lainnya terdeteksi sebagai PNS, TNI, Polri, serta pensiunan dari sektor swasta maupun BUMN dan BUMD.

Langkah sinkronisasi data ini dilakukan untuk memastikan subsidi negara tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan gratis. Gus Ipul berharap kuota program PBI bisa terus bertambah di masa mendatang seiring dengan akurasi data yang semakin baik.