Jangan Hanya Jadi Penonton, Ibas Minta Mahasiswa Kritisi Kebijakan Publik Jika Penyimpangan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan, pemahaman ketatanegaraan tidak berhenti pada aspek struktural, tetapi juga menyentuh dimensi tanggung jawab dan kepercayaan publik.

Hal itu disampaikan Ibas saat menghadiri Seminar Kebangsaan bertajuk “Wawasan Ketatanegaraan: Sinergi Lembaga dan Tantangan Hukum Kontemporer” di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/4).

“Ketatanegaraan tidak hanya berbicara soal lembaga, melainkan tentang kepercayaan. Tanpa kepercayaan, hukum menjadi teks. Dengan kepercayaan, hukum menjadi kekuatan,” kata Ibas.

Ia menguraikan peran DPR RI yang mencakup tiga fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Namun, ia mengakui berbagai tantangan dihadapi, mulai dari kompleksitas hukum, judicial review (JR) terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), hingga tekanan politik dan tingginya ekspektasi publik.

“Kami bekerja dalam dinamika yang tidak mudah, tetapi semua itu harus tetap diarahkan untuk kepentingan rakyat,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Ibas mengakui ada sejumlah solusi strategis. Pertama, pentingnya transparansi dalam proses legislasi dan pengelolaan isu di parlemen.

Kedua, peningkatan pelibatan publik, khususnya generasi muda sebagai 'agent of change', agar proses demokrasi semakin inklusif. Ketiga, menjaga keberanian moral para legislator untuk tetap berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat, meskipun menghadapi tekanan politik.

“Parlemen harus menjadi ruang partisipatif yang terbuka dan akuntabel,” jelas Ibas.

Anggota Dapil Jawa Timur VII juga menyoroti tantangan hukum kontemporer yang semakin kompleks, termasuk dinamika hukum internasional, konflik global, serta perkembangan teknologi dan digitalisasi.

Ia mengingatkan, kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam aspek hukum, seperti kejahatan siber dan perlindungan data.

“Siapa yang menguasai data, mereka yang akan menguasai dunia,” tutur Ibas.

Selain itu, ia turut menekankan pentingnya sinergi antara lembaga negara dan dunia pendidikan melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ia mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi mitra strategis dalam mengawal kebijakan publik secara kritis dan konstruktif.

“Katakan baik jika itu baik, katakan tidak jika itu tidak, dan dorong perbaikan jika memang perlu disempurnakan,” pesan Ibas.

Sebagai pesan penutup, ia mengajak mahasiswa untuk menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat.

Ia menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri, serta pentingnya menjaga optimisme dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.

“Mahasiswa adalah kekuatan, bukan nanti, tapi sekarang!” dia menandasi.