Pemerintah Bedah 1.000 RTLH di Sitaro, Prioritas Wilayah Perbatasan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyalurkan bantuan program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Jumat (10/4/2026).

Bantuan tersebut disalurkan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sekaligus diiringi peninjauan kondisi warga terdampak banjir bandang di wilayah tersebut.

Tito menegaskan, program perumahan ini merupakan bentuk kehadiran negara di kawasan perbatasan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat keadilan sosial dan ketahanan wilayah.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak (banjir) juga karena program rumah tidak layak huni. Tahun ini, Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebelumnya mengusulkan penanganan 700 unit RTLH di kawasan perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara. Usulan tersebut disetujui dan ditambah 300 unit di luar kawasan perbatasan, sehingga total bantuan mencapai 1.000 unit.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi 98 rumah warga terdampak banjir ke lahan seluas 2,5 hektare yang disediakan pemerintah daerah setempat.

Tito menambahkan, pemerintah secara nasional mengalokasikan 15.000 unit program bedah rumah khusus untuk kawasan perbatasan dari total 400.000 unit program perumahan nasional.

“Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih daerah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa, karena sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada,” jelasnya.

Sementara itu, Maruarar memastikan percepatan pelaksanaan program tersebut di Sitaro.

“Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan kita siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro," kata Maruarar.

Ia menyebutkan tiga pertimbangan utama penetapan program di Sitaro, yakni posisi strategis sebagai wilayah perbatasan, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, serta dampak banjir bandang yang membutuhkan penanganan cepat.

“Ketiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan,” ujarnya.

Pemerintah berharap program ini tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat di wilayah perbatasan.