Menengok Aktivitas Kementerian dan Lembaga di Hari Pertama WFH ASN, KPK Tetap Lakukan Pemeriksaan

Liputan6.com, Jakarta - Aktivitas sejumlah kementerian dan lembaga di hari pertama pemberlakuan kebijakan work from home (WFH) untuk ASN tetap berjalan seperti biasa. Meski memang, jumlah pekerja yang datang ke kantor tak sebanyak biasanya.

Seperti yang terlihat di Gedung KPK misalnya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pihaknya membagi dua kelompok sebagai tindak lanjut penerapan WFH dengan istilah bekerja dari rumah (BDR) dan bekerja dari kantor (BDK).

"Hari ini, Jumat pertama, KPK mulai menerapkan pelaksanaan kombinasi kerja bagi para pegawai di lingkungan KPK, yakni bekerja dari rumah (BDR) dan bekerja dari kantor (BDK)," ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Meski ada kebijakan tersebut, Budi memastikan pemanggilan saksi untuk kasus dugaan korupsi tetap dilakukan secara tatap muka.

“Tetap ada pemanggilan saksi (ke Gedung Merah Putih),” tegas Budi.

Budi memastikan unit-unit pelayanan di KPK tetap membuka layanan secara langsung yakni pelayanan informasi publik (PIP), Perpustakaan, Pengaduan Masyarakat, dan LHKPN.

“Sedangkan untuk layanan sertifikasi penyuluh antikorupsi dilaksanakan secara online, termasuk pelaporan gratifikasi dioptimalkan secara online melalui aplikasi https://gol.kpk.go.id,” imbuh dia.

KPK juga mengoptimalkan teknologi informasi, serta berbagai platform digital, termasuk dalam penyebaran informasi dan edukasi bagi publik. Menurutnya, hal ini sekaligus sebagai bentuk transformasi budaya kerja guna memastikan kualitas kinerja dan pelayanan kelembagaan tetap terjaga dengan baik.

Kegiatan perkantoran di Kementerian Agama juga berjalan seperti biasa di hari pertama WFH untuk ASN. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, kebijakan WFH yang mulai diterapkan setiap Jumat bukan sekadar perubahan lokasi kerja, tetapi bagian dari langkah besar pemerintah dalam membangun sistem kerja yang lebih adaptif, efisien, dan berdampak.

"WFH bukan sekadar bekerja dari rumah, tetapi cara baru dalam bekerja yang lebih adaptif dan efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan," kata Nasaruddin.

Nasaruddin memastikan, kebijakan WFH ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam menghadapi dinamika global dengan mendorong pola kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital.

“Di mana pun kita berada, layanan kepada umat harus tetap hadir, mudah diakses, dan berjalan dengan baik. Mari manfaatkan teknologi, perkuat koordinasi, dan beri perhatian pada mereka yang paling membutuhkan,” imbuh Menag.

Meski menerapkan WFH, Nasaruddin memastikan pelayanan menyangkut keumatan tidak boleh berkurang. Justru dengan dukungan teknologi, koordinasi harus semakin kuat, dan kehadiran layanan harus semakin dirasakan. Menag juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama untuk menjadikan momentum ini sebagai awal membangun ritme kerja baru yang lebih bijak dan seimbang.

“Kita sedang membangun ritme baru. Cara kerja yang lebih bijak, seimbang, dan bermakna. Dari Ruang Kerja Menteri Agama, saya mengajak seluruh ASN Kementerian Agama untuk bersama-sama menjalankan transformasi ini. Kita mulai cara baru,” tandasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa esensi dari kebijakan ini adalah transformasi budaya kerja yang lebih adaptif namun tetap terkontrol. Kebijakan itu sekaligus menjadi langkah strategis untuk menekan beban biaya energi dan mobilitas.

Untuk itu, ASN Kemenag diminta untuk tetap menjaga ritme kerja dan profesionalisme. "Perlu digarisbawahi, WFH ini bukan Work From Anywhere. Artinya, pegawai benar-benar bekerja dari rumah dengan status standby," tegas Kamaruddin Amin.

Sebagai informasi, pelayanan keumatan yang tetap beroperasi saat jadwal WFH di lingkungan Kementerian Agama adalah legalisasi buku nikah. Diketahui, ini adalah layanan publik pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, termasuk di Kantor Urusan Agama (KUA), tetap dibuka untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan keagamaan.

“Layanan keagamaan tidak boleh terhenti karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat. “Pelayanan kepada umat harus tetap berjalan. KUA dan layanan Bimas Islam adalah garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi saat dikonfirmasi terpisah.

Zayadi menuturkan, layanan legalisasi buku nikah dilaksanakan di Loket Pelayanan Publik Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Gedung Kementerian Agama, Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat.

“Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut pada hari kerja dengan jadwal yang telah ditetapkan. Secara rinci, layanan dibuka setiap Senin hingga Kamis pukul 08.00–14.00 WIB, sedangkan pada Jumat pukul 08.00–11.00 WIB. Penyesuaian jam layanan dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap optimal dan terkelola dengan baik,” Zayadi menandasi.