Singgung Prabowo, Saiful Mujani Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penghasutan

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri SMRC, Saiful Mujani, dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penghasutan. Laporan tersebut buntut pernyataannya yang menyinggung Presiden Prabowo saat menghadiri halal bihalal.

Pelapor adalah Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Laporan teregister dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 8 April 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan laporan tersebut.

“Iya benar dilaporkan Rabu 8 April 2026 sekira jam 21.30 WIB,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Pelapor menilai Saiful Mujani telah melanggar Pasal 246 Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang penghasutan di muka umum.

Terpisah, Saiful Mujani menilai pelaporan itu sah, namun tak tepat dibawa ke ranah negara. Menurutnya, sikap dan opini sebaiknya ditanggapi secara terbuka.

“Tidak bagus untuk demokrasi kalau melibatkan negara (polisi) mengurus opini dan sikap politik warga. Bantah saja, kritik lawan kritik,” ujar dia.

Dia menambahkan, pelibatan aparat dalam urusan opini bisa menunjukkan negara makin represif.

"Kecuali saya menciderai orang lain secara fisik atau menghilangkan hak orang lain,” ucapnya.

Sebelumnya, Saiful Mujani menyampaikan sambutan dalam acara halal bihalal. Ucapannya kemudian dianggap sebagai makar.

Potongan video sambutan itu viral dan memicu perdebatan di media sosial. Dalam rekaman, dia menyebut konsolidasi untuk menjatuhkan Prabowo.

"Saya aternatifnya bukan, bukan pada prosedur yang formal-formal impeachment seperi itu. Itu tidak akan jalan yang jalan hanya ini bisa gak kita konsolidasi diri untuk menjatuhkan Prabowo," kata Saiful seperti dikutip dari video beredar, Kamis.

Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan peserta acara. Dai juga menyebut upaya tersebut sebagai cara menyelamatkan diri dan bangsa.

"Hanya itu, kalau nasehati Prabowo gak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan bukan selamatkan Prabowo tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Terimakasih," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan demokrasi kedaulatan di Indonesia berada di tangan. Sehingga, kata dia, rakyat dapat mengganti pemerintah apabila tidak bekerja dengan baik untuk bangsa dan negara.

"Kita telah memilih bernegara secara demokrasi, demokrasi kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya, gantilah pemerintah itu," jelas Prabowo saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Namun dia mengingatkan. Proses pergantian pemerintahan harus dilakukan dengan mekanisme yang baik dan damai. Prabowo menyebut masyarakat dapat melakukannya melalui pemilihan umum (Pemilu) hingga mekanisme impeachment atau pemakzulan.

"Ada mekanismenya, dengan baik, dengan damai, bisa dengan melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah," tuturnya.

"Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya, DPR, MK, MPR, dilakukan tidak masalah," sambung Prabowo.