Pesan Penting Seskab Teddy ke Menteri PU: Infrastruktur Harus Langsung Dirasakan Rakyat

Seskab Teddy bertemu Menteri PU untuk membahas progres proyek prioritas, termasuk soal infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan.

Diterbitkan 09 April 2026, 11:46 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Seskab dan Menteri PU bahas proyek prioritas, termasuk infrastruktur ketahanan pangan.
  • Presiden Prabowo menekankan infrastruktur harus berdampak dan menggerakkan ekonomi nasional.
  • Kementerian PU alokasikan Rp5,48 T untuk 15.364 lokasi IBM, meski ada penajaman anggaran.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026) dini hari. Keduanya membahas soal progres proyek prioritas, termasuk soal infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan.

"Pertemuan membahas progres proyek-proyek prioritas, mulai dari percepatan konektivitas antarwilayah hingga penyelesaian beberapa proyek infrastruktur strategis untuk mendukung ketahanan pangan," kata Teddy dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (9/4/2026).

Dia juga menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan infrastruktur. Teddy menyampaikan Presiden Prabowo menegaskan pembangunan infrastruktur harus berdampak bagi masyarakat serta menjadi penggerak ekonomi nasional.

"Dalam pertemuan tersebut, Seskab menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden, pembangunan infrastruktur harus tepat sasaran, berdampak langsung bagi rakyat, dan menjadi penggerak utama roda ekonomi nasional," jelas Teddy.

15 Ribu Lokasi untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Infrastruktur Berbasis Masyarakat atau IBM menyentuh langsung kepada masyarakat yang paling bawah.

"Kita semua sepakat, Infrastruktur Berbasis Masyarakat itu langsung menyentuh kepada masyarakat yang paling bawah," ujar Dody di Jakarta, Selasa (7/4/2026), dikutip Antara.

Kementerian PU tetap sedang melakukan konsolidasi agar optimalisasi penganggaran tidak dilakukan pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat, sehingga Kementerian PU akan tetap mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur berbasis masyarakat sebesar Rp5,48 triliun dengan memang konsekuensi penyesuaian pada anggaran kegiatan-kegiatan yang non-infrastruktur berbasis masyarakat.

Dody mengatakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp5,48 triliun, total target lokasi program infrastruktur berbasis masyarakat tahun 2026 adalah mencapai 15.364 lokasi.

Dia berkomitmen akan jaga alokasi anggaran untuk Infrastruktur Berbasis Masyarakat atau IBM berdasarkan rencana pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun anggaran 2026 sebesar Rp5,48 triliun di tengah penajaman belanja kementerian/lembaga negara (K/L) untuk memitigasi kondisi global.

"Yang Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Insya Allah sambil kita juga nanti diskusi dengan Kementerian Keuangan apakah boleh misalnya jangan itu yang diambil, misalnya diambil lainnya," kata Dody.

Dody menyampaikan diskusi terkait hal tersebut masih dalam tahapan pembahasan dengan pihak-pihak terkait sampai dengan 15 April 2026.Kementerian PU sedang melakukan penajaman belanja sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI dalam rangka mitigasi kondisi global serta menjaga defisit APBN tetap terkendali.

Penajaman belanja ini berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-181 tanggal 1 April 2026 melalui optimalisasi pagu sebesar Rp12,71 triliun, sehingga rencana pagu DIPA tahun 2026 dari Rp118,89 triliun menjadi sebesar Rp106,18 triliun.

Terkait komposisi anggaran pada rencana pagu DIPA awal tahun anggaran 2026 dapat Kementerian PU melaporkan bahwa untuk infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) yang awalnya dialokasikan Rp4,8 triliun, kemudian hasil diskusi terakhir dengan Komisi V DPR RI menjadi Rp5,48 triliun.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6