Pemerintah Fokus Selesaikan 23 Rekomendasi BPK

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan memperbaiki tata kelola keuangan negara. Komitmen tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025.

Selain mencatat kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerintah juga berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong kebijakan yang lebih komprehensif dan afirmatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama di daerah-daerah yang masih memiliki IPM rendah.

“Pemerintah telah mendorong perbaikan IPM agar lebih tinggi untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, termasuk mendorong kebijakan komprehensif dan afirmatif bagi daerah-daerah yang memiliki IPM rendah,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (14/7/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa IPM Indonesia menunjukkan tren positif dengan terus meningkat sejak 2021, mencatatkan rata-rata kenaikan 0,83% per tahun selama periode 2021–2025.

• Pada 2025, IPM Indonesia resmi mencapai angka 75,90.
• Angka tersebut naik 2,8 poin atau tumbuh 1,17% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,02.
• Pencapaian ini menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara dengan kategori IPM Tinggi.

Di sisi tata kelola fiskal, pemerintah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh catatan dari DPR maupun BPK guna meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN pada tahun-tahun mendatang.

Meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK masih mencatat 11 temuan yang disertai 23 rekomendasi perbaikan untuk pemerintah.

“Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK di dalam laporan hasil pemeriksaan demi terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan negara yang semakin baik di masa mendatang,” ujar Purbaya.

Guna mengawal proses ini, pemerintah memastikan telah menyiapkan tim khusus yang akan mewakili pemerintah dalam Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU P2APBN 2025 bersama Badan Anggaran DPR RI untuk membedah substansi rancangan undang-undang tersebut secara lebih mendalam.