Usulan DPR agar Subsidi BBM dan LPG Tepat Sasaran ke Masyarakat Bawah

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendukung langkah pemerintah yang memastikan harga BBM dan LPG di tengah perang Timur Tengah.

"Sebab di saat daya beli masyarakat sedang turun, menaikkan harga BBM akan makin memberi beban ke rakyat," kata Said dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Namun, dia meningatkan kebijakan tersebut harus diikuti dengan reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. "Langkah ini harus dilanjutkan dengan reformasi kebijakan subsidi," katanya.

Dia menilai seharusnya subsidi LPG khusus kepada 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah atau hingga desil 6 ke bawah, seperti pelaku usaha mikro, nelayan kecil serta petani dan buruh tani.

"Subsidi LPG sebaiknya diarahkan kepada 40% penduduk yang berpendapatan rendah," jelasnya.

Oleh karena itu, dia mengusulkan pembaruan data penerima manfaat dan penggunaan sistem biometrik untuk mencegah penyimpangan, seperti yang sudah diterpakan di India.

"Keunggulan sistem ini sulit dimanipulasi, sebab subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang tunai," ujarnya.

"Sehingga beban subsidi akan berkurang," kata Said.

Untuk subsidi BBM, dia mengusulkan Pertamina melakukan validasi ulang data pengguna melalui pencocokan dengan data STNK di kepolisian. "Kendaraan roda empat harus dilarang menggunakan solar subsidi dan pertalite," tegasnya.

Tak hanya itu, subsidi listrik juga menurutnya harus ikut dikoreksi. “Mereka yang lebih sejahtera diminta untuk keluar dari penggunaan daya 900 VA ke bawah,” ujarnya.

"Bila kita bisa melakukan langkah reformasi lebih awal, dikemudian hari pemerintah akan lebih memiliki ruang fiskal menghadapi oil shock," pungkasnya.