Pramono Teken Aturan, Ini Syarat ASN Jakarta yang Boleh WFH Tiap Hari Jumat

Pramono Anung telah menandatangani surat edaran (SE) terkait kebijakan WFH bagi ASN tiap hari Jumat.

OlehWinda Nelfira
Diterbitkan 07 April 2026, 13:41 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Awali Hari Pertama Masuk Kerja, ASN Pemprov Jakarta Halal bi Halal dengan Pramono-Rano
Perbesar
Namun, sebagian ASN ada yang diizinkan untuk bekerja dari rumah atau work from anywhere (WFA). (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Jadi intinya...
  • Gubernur DKI Jakarta terbitkan SE WFH Jumat untuk ASN, tidak berlaku semua.
  • WFH dibatasi 25-50% per unit, dengan kriteria: tidak dihukum dan masa kerja >2 tahun.
  • WFH selektif, berbasis tugas, wajib lapor presensi dan kinerja harian daring.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menandatangani surat edaran (SE) tindak lanjut kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap hari Jumat. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh pegawai.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/2026, disebutkan bahwa ASN yang dapat menjalankan WFH dibatasi secara kuota di masing-masing unit kerja.

BACA JUGA:6 Cara Mudah agar Tidak Banyak Duduk saat WFH, Bantu Tubuh Tetap Aktif dan Produktif
BACA JUGA:Kebijakan WFH ASN Satu Hari Sepekan Resmi Dilanjutkan

“Proporsi pegawai ASN yang dapat melaksanakan WFH paling sedikit 25 persen atau paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai ASN pada subbidang/subbagian/seksi/subkelompok/unit kerja terkecil,” demikian tertulis dalam SE yang diteken Pramono tersebut, dikutip Selasa (7/4/2026).

Selain pembatasan jumlah, dalam aturan tersebut ASN yang diperbolehkan bekerja dari rumah atau WFH juga harus memenuhi sejumlah kriteria administratif dan disiplin.

“Pegawai yang dapat melaksanakan WFH harus memenuhi kriteria sebagai berikut; tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin; dan/atau memiliki masa kerja lebih dari dua tahun,” kata dia.

Dengan ketentuan ini, ASN yang masih baru atau memiliki catatan pelanggaran disiplin tidak termasuk dalam kategori pegawai yang dapat mengakses skema kerja fleksibel tersebut.

Penentuan ASN yang boleh WFH tiap hari Jumat juga tidak bersifat otomatis, melainkan dilakukan secara selektif oleh masing-masing pimpinan unit kerja.

WFH Menyesuaikan Tugas dan Wajib Absen di Aplikasi

Dalam SE disebutkan, kebijakan ini diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan jenis pekerjaan pada setiap unit. Artinya, hanya pekerjaan yang dinilai dapat dilakukan secara jarak jauh tanpa mengganggu kinerja organisasi yang akan diizinkan WFH.

Kendati bekerja dari rumah, ASN DKI Jakarta yang menjalankan WFH setiap hari Jumat tetap berada dalam pengawasan. Mereka wajib melaporkan kehadiran secara daring dua kali sehari serta melaporkan capaian kinerja harian kepada atasan.

“Pegawai ASN yang melaksanakan WFH melaporkan kehadiran/presensi secara daring melalui aplikasi presensi mobile pada laman https://absensimobile.jakarta.go.id/ sebanyak dua kali,” ujarnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6