Bupati Cilacap Syamsul Auliya Minta Jatah THR Lebaran, Sudah Kumpulkan Rp 610 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, Jawa Tengah. Dalam praktiknya, bupati meminta jatah Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran dari setiap perangkat daerah di Kabupaten Cilacap. 

Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan, Syamsul Auliya Rachman memerintahkan Sadmoko Danardono (SAD) selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap untuk mengumpulkan uang THR Lebaran.

"Untuk kebutuhan memberikan THR untuk pribadi dan pihak-pihak eksternal, yaitu Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di lingkungan Pemkab Cilacap," tutur Asep di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026).

Menindaklanjuti hal tersebut, Sadmoko Danardono kemudian bersama dengan Sumbowo (SUM) selaku Asisten I Pemkab Cilacap, Ferry Adhi Dharma (FER) selaku Asisten II Pemkab Cilacap, dan Budi Santoso (BUD) selaku Asisten III Pemkab Cilacap, membahas jumlah kebutuhan THR eksternal tersebut sebesar Rp 515 juta.

"Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, SUM, FER, dan BUD meminta sejumlah uang dari tiap perangkat daerah di Kabupaten Cilacap dengan 'target setoran' mencapai Rp 750 juta," jelas dia.

Asep merinci, Kabupaten Cilacap sendiri memiliki 25 Perangkat Daerah, 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan 20 Puskesmas. Pada awalnya, setiap satuan kerja atau Satker ditarget untuk bisa menyetor uang Rp 75 juta sampai dengan Rp 100 juta.

Meskipun begitu, pada realisasinya setoran yang diterima beragam. Mulai dari angka Rp 3 juta hingga Rp 100 juta per perangkat daerah," 

"Adapun besaran setoran dari setiap perangkat daerah diatur berdasarkan pertimbangan FER. Jika perangkat daerah tidak dapat menyanggupi besaran yang telah ditentukan, mereka diharuskan melapor kepada FER untuk menjadi pertimbangan dan diturunkan dari target sesuai kesepakatan," ungkap Asep. 

Lebih lanjut, Sadmoko Danardono turut memberikan perintah kepada Sumbowo, Ferry Adhi Dharma, dan Budi Santoso untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinir permintaan uang dari Syamsul Auliya Rachman terkait kebutuhan THR untuk pribadi dan eksternal tersebut, harus terkumpul sebelum masa libur Lebaran 2026, yaitu tanggal 13 Maret 2026.

"Jika belum melakukan penyetoran, perangkat daerah akan ditagih oleh SUM, FER, BUD sesuai ruang lingkup wilayahnya dibantu oleh Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap," kata Asep.

Dalam periode tanggal 9-13 Maret 2025, sebanyak 23 Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap telah menyetorkan permintaan Bupati Syamsul Auliya Rachman yang dikumpulkan melalui Ferry Adhi Dharma dengan total mencapai Rp 610 juta.

"Adapun uang setoran tersebut akan diserahkan FER kepada SAD selaku Sekda Cilacap," Asep menandaskan.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Keduanya kini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

Menurut Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur, penetapan tersangka ini berdasarkan alat bukti. Saat OTT di Cilacap, KPK mengamankan sebanyak 27 orang. Dari jumlah tersebut, 13 orang di antaranya diangkut ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, Jawa Tengah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka," kata Asep saat jumpa pers di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Asep merinci, dua orang tersangka itu adalah Bupati Cilacap 2025-2030, Syamsul Auliya dan Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardono. Atas perbuatan keduanya, Asep memastikan mereka akan langsung mendekam di penjara pada periode Lebaran tahun ini.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 14 Maret-2 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," tegas Asep.

Asep memastikan para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.