Hibah Pemerintah Pusat untuk MRT Jakarta Berkurang Jadi Rp 1,7 T

Proyek pembangunan moda transportasi massal berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT) akan mulai dilaksanakan pada Oktober 2013 mendatang. Pemerintah pusat berniat memberikan hibah untuk proyek tersebut.

Namun, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti mengungkapkan, hibah yang awalnya direncanakan sebesar Rp 3,7 triliun akan dikurangi menjadi Rp 1,7 triliun, sebab pembangunan MRT sempat tertunda.

"Jadi memang direncanakan waktu itu Rp 3,7 triliun dengan catatan awal, tahun ini sudah dimulai pengerjaan pembangunan kontruksinya. Tetapi karena belum berjalan maka tagihannya menjadi Rp 1,7 triliun," ujar Endang di Balaikota, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Ia melanjutkan, waktu pencairan dana hibah Rp 1,7 triliun tersebut belum dapat dipastikan karena masih dalam tahap rencana oleh pemerintah pusat. Di samping itu, anggaran hibah pemerintah pusat itu nantinya tidak serta merta diberikan seluruhnya melainkan diperoleh PT MRT melalui sistem reimburse atau penggantian pembayaran.

Bahkan, apabila pembangunan fisik atau struktur MRT belum juga dilaksanakan, kemungkinan dana hibah Rp 1,7 triliun tersebut akan terus berkurang. Maka dari itu, pemberian hibah dilakukan bertahap.

"Itu nanti akan terus berkurang jika belum ada pengerjaan pembangunan dari PT MRT," kata Endang.

Sebagian besar pendanaan proyek MRT untuk koridor Selatan Utara Tahap I yaitu dari Lebak Bulus–Bundaran HI, berasal dari pinjaman Japan International Operation Agency (JICA) dan sisanya dari APBN dan APBD. Jalur tersebut nantinya sepanjang 15,7 km dengan 13 stasiun, yaitu 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Kemudian, ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2016. (Mut)