Menlu Sugiono Saat Pimpin Sidang Dewan HAM PBB: Hak Palestina Tak Dapat Dilucuti

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu), RI Sugiono menegaskan, Indonesia terus berperan dalam mengatasi konflik dan bencana kemanusiaan di dunia. Hal ini termasuk dukungan tak henti RI terhadap kemerdekaan Palestina serta resolusi konflik di Myanmar.

Dalam pernyataannya pada Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026), Sugiono mengungkapkan keprihatinan mendalam RI atas konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya Palestina.

“Mengenai Palestina, Indonesia menegaskan dukungan teguhnya atas hak-hak asasi mereka yang tak dapat dilucuti,” kata Sugiono, dipantau melalui siaran daring UN Web TV di Jakarta.

Dia mendesak agar segala bentuk kekerasan di Palestina dihentikan serta akses kemanusiaan diwujudkan segera secara penuh, aman, dan tanpa halangan sedikitpun. Indonesia juga mendukung tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Palestina berdasarkan pada solusi dua negara yang menjadi kesepakatan sedunia.

Lebih lanjut, Sugiono menegaskan komitmen Indonesia di tingkat ASEAN untuk terus mendorong implementasi efektif Konsensus Lima Poin (5PC) yang hendaknya menjadi dasar penghentian konflik di Myanmar.

Sugiono juga menyampaikan tekad Indonesia memperkuat Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara ASEAN (AICHR) sebagai mekanisme perlindungan dan promosi HAM di kawasan Asia Tenggara.

Sembari menyatakan keprihatinan atas konflik dan bencana kemanusiaan, dia memandang tantangan tersebut memerlukan dialog dengan niat baik dan pendekatan konstruktif yang berdasarkan pada objektivitas.

“Menjunjung tinggi hukum humaniter internasional adalah kewajiban bersama kita semua,” kata Sugiono, dilansir Antara.

Dia pun menekankan bahwa solusi mengakhiri konflik secara berkelanjutan tak dapat dipaksakan, melainkan harus dibentuk melalui kepercayaan dan sikap saling menghargai.

Sugiono kemudian mengusung misi "Kepresidenan Untuk Semua". Dia menyampaikan komitmen memperkuat peran badan tersebut di tengah tekanan multilateralisme.

"Kepresidenan kali ini bukan hanya untuk Indonesia, ini adalah Kepresidenan Untuk Semua," kata Sugiono.

Dia menyatakan multilateralisme tengah berada di bawah tekanan besar, dan Dewan HAM PBB tidak lepas dari ketegangan geopolitik. Sugiono mengingatkan dewan tersebut agar tidak terpolarisasi atau terkesan selektif dalam menangani kasus HAM karena hal itu dapat merusak legitimasi dan mengurangi kepercayaan global.

"Tanggung jawab kita adalah memastikan ketegangan tersebut tidak semakin menggerus kredibilitas Dewan," ujarnya.

Sugiono menekankan Dewan HAM harus tetap kredibel dan relevan dengan menunjukkan kemampuan beradaptasi tanpa meninggalkan integritas dan prinsip dasar. Hal itu, kata dia, dapat dicapai dengan memperkuat imparsialitas, objektivitas, dan transparansi.

Indonesia siap menjembatani perbedaan melalui dialog dan mendengarkan semua pihak secara saksama.

"Sifat universal HAM seharusnya mempersatukan kita dalam tujuan, bukan memecah belah kita," katanya, menegaskan.

Dia menambahkan relevansi dewan tersebut di masa depan bergantung pada konsistensi dan ketegasan tanpa terpolitisasi atau bersikap selektif.

Sidang ke-61 menjadi sidang pertama Dewan HAM PBB yang dipimpin Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, sejak dewan itu dibentuk pada 2006. Sidang berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret.

Selama kepemimpinan Indonesia, sejumlah isu tematik diangkat, antara lain pencegahan sunat perempuan, budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.