Pramono Panggil Pengelola Lapangan Padel Besok Buntut Keluhan Warga soal Kebisingan

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memanggil pihak pemberi izin hingga pengelola fasilitas olahraga padel di Jakarta dalam rapat khusus di Balai Kota pada Selasa, 24 Februari 2026 besok. Pemanggilan ini buntut ramainya keluhahan warga soal kebisingan dari lapangan padel.

“Besok secara khusus Balai Kota akan mengadakan rapat tentang padel. Saya sudah meminta yang memberikan perizinan dan juga yang mengoordinasikan padel itu untuk mempersiapkan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menurut dia, keluhan warga datang dari berbagai lokasi, antara lain kawasan Haji Nawi, Cilandak, hingga Rawamangun. Warga di sekitar fasilitas olahraga tersebut mengaku terganggu oleh kebisingan aktivitas permainan yang berlangsung hingga malam hari.

Pramono menyampaikan, keberatan warga di pemukiman menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta karena berkaitan langsung dengan kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Dia juga mencontohkan laporan warga mengenai bayi berusia 1,5 tahun yang kesulitan tidur akibat suara teriakan pemain padel pada malam hari.

“Saya yakin kalau masyarakat di sekitar padel itu keberatan, pasti sangat terganggu. Bahkan ada yang bayinya satu setengah tahun tidak bisa tidur karena malam-malam orang masih berteriak-teriak main padel. Menurut saya itu juga tidak fair,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta berencana menertibkan operasional lapangan padel, terutama yang berada di kawasan padat penduduk. Penertiban akan difokuskan pada pengaturan jam penggunaan agar aktivitas olahraga tidak mengganggu warga sekitar.

“Tempat-tempat yang padat penduduk akan kami tertibkan jam penggunaannya,” kata dia.

Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian menyoroti aktivitas lapangan padel yang kian menjamur di Jakarta dan membuat warga terganggu karena kebisingan. Dia mengingatkan agar pertumbuhan lapangan padel harus memperhatikan aspek kenyamanan dan ketertiban lingkungan sekitar.

"Aktivitas olahraga tersebut tetap harus memperhatikan aspek kenyamanan dan ketertiban lingkungan," ujar Hetifah pada wartawan, Jumat (20/2/2026).

DPR meminta pemerintah daerah untuk memastikan setiap pembangunan lapangan padel memenuhi aturan tata ruang dan analisis dampak lingkungan. Termasuk ambang batas kebisingan dan jam operasional.

"Saya mendorong pemerintah daerah untuk memastikan setiap pembangunan lapangan padel memenuhi aturan tata ruang dan analisis dampak lingkungan, termasuk standar ambang batas kebisingan," ucap Hetifah.

Hetifah juga meminta para pengelola lapangan padel harus memasang peredam suara hingga pembatasan jam operasional bisa menjadi solusi.

"Jika diperlukan, pengelola mesti memasang peredam suara serta membatasi jam operasional agar tidak mengganggu warga sekitar. Intinya, olahraga harus berkembang, tetapi tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan masyarakat," pungkas Hetifah.

Warga di sekitar lapangan padel di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, mengeluhkan kebisingan yang ditimbulkan dari aktivitas di lokasi tersebut. Keluhan itu muncul karena suara permainan dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

Keluhan ini diunggah akun Threads @idhm yang viral dalam beberapa hari terakhir. Dalam thread tersebut, ia mengaku mendengar kebisingan dari aktivitas lapangan padel Fourtwall Haji Nawi sejak Januari 2026.

Akun Threads @idhm menggambarkan kebisingan terjadi hampir tanpa jeda, mulai pukul 06.00 pagi hingga 00.00 malam. Dengan durasi permainan rata-rata dua hingga tiga jam per sesi, aktivitas yang silih berganti membuat suara benturan bola dan teriakan pemain terus terdengar sepanjang hari.

"Bayangkan, dari jam 6 pagi hingga jam 12 malam. Dengan rata-rata permainan padel 2–3 jam per booking, mereka silih berganti menimpa kebisingan demi kebisingan," tulis akun Threads @idhm tersebut.

Tak tinggal diam, dia bersama sejumlah tetangga mulai mencatat dan mendokumentasikan tingkat kebisingan yang terjadi. Mereka juga berdiskusi dengan rekan-rekan yang memahami advokasi lingkungan untuk mempelajari aspek zonasi, tata ruang, hingga regulasi baku mutu kebisingan.