Gubernur Jakarta Pramono Anung Buka Suara Soal Krematorium Kalideres Ditolak Warga

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal adanya aksi protes dari warga RW 19 Kompleks Citra 2, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, terkait pembangunan dua krematorium di kawasan tersebut.

Pramono mengaku baru mengetahui polemik pembangunan dua krematorium tersebut setelah muncul aksi demonstrasi warga di kawasan Citra Garden 1 dan Citra Garden 2. Dia memastikan segera mendalami persoalan tersebut.

“Untuk krematorium, saya akan dalami. Saya memang juga melihat ketika ada warga di Citra Garden 1 dan 2 yang kemudian mereka melakukan protes,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/2/2026).

Pramono menyebut akan memeriksa secara menyeluruh legalitas pembangunan, termasuk kesesuaian izin dengan tata ruang serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

“Itu saya akan dalami dulu, apakah perizinannya dan izinnya sudah ada, karena saya terus terang juga kaget ketika ada demo-demo itu,” kata Pramono.

Diketahui, ratusan warga RW 19 Kompleks Citra 2, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, menggelar aksi protes keras terhadap proyek pembangunan rumah abu dan krematorium di wilayah mereka yang padat penduduk.

Menurut Tokoh Masyarakat setempat, Kuku Muliyanto, dari total 2.000 KK tidak ada satu pun yang pernah dilibatkan dalam sosialisasi rencana pembangunannya. Namun, proyek itu tiba-tiba berjalan tanpa adanya papan informasi izin bangunan yang jelas siapa pihak yang bertanggungjawab.

"Kami merasa tidak dianggap manusia. Tidak ada diskusi, tidak ada bocoran apa pun dari Pemda maupun kelurahan. Tiba-tiba tanggal 9 Februari alat berat masuk, paku bumi masuk," ujar Kuku saat dihubungi lewat sambungan telepon, Sabtu (21/2/2026).

Kuku melanjutkan, ada banyak poin yang menjadi alasan warga menolak pembangunan krematorium. Khusunya, soal tata letak bangunan yang dianggap terlalu berisiko, berada di samping Sekolah Dian Harapan (SDH), berdekatan dengan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) dan juga pemukiman warga padat penduduk.

"Titik letaknya sangat mengganggu. Pertama, ada pom bensin di sampingnya. Kedua, ada sekolah SDH. Ketiga, gerbang masuknya hanya berjarak 30 meter dari rumah warga, dan pemukiman padat hanya berjarak 100 meter. Ini sangat tidak masuk akal," tegas Kuku.

Kuku menambahkan, kecemasan warga berikutnya adalah dampak jangka panjang jika krematorium tersebut beroperasi, mulai dari polusi suara sirine ambulans selama 24 jam hingga kemacetan parah akibat iring-iringan jenazah. Tak hanya masalah lingkungan, Kuku juga menyoroti dampak ekonomi bagi warga sekitar, khususnya penurunan nilai jual tanah dan bangunan.

"Bagi kami warga keturunan (Tionghoa), kalau ada rumah duka di dekat sini, nilai tanah pasti jatuh. Harga jual tidak akan sesuai NJOP lagi," imbuh dia.

Dalam pengamatannya, Kuku menyebut proyek tersebut saat ini seperti tak bertuan. Tak ada plang dan informasi siapa owner dari bangunan tersebut. Namun para kuli di lokasi bekerja atas jasa pengamanan ormas.