Pakar Unsoed: Strategi Kejagung Tangani Korupsi Besar Dongkrak Kepercayaan Publik

Liputan6.com, Jakarta - Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho, menilai Kejaksaan Agung cermat dalam menentukan strategi pemberantasan korupsi. Strategi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan publik, baik kepada Kejagung maupun terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penilaian itu disampaikan Hibnu merespons hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, yang menempatkan Kejagung sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan mencapai 80 persen. Survei tersebut juga mencatat bahwa kinerja penegakan hukum Kejagung menjadi salah satu penopang utama tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut Hibnu, Kejagung mampu memilih kasus-kasus korupsi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas, seperti perkara timah, crude palm oil (CPO), dan sektor perkebunan sawit.

“Hal ini yang memberi dampak langsung terhadap kepercayaan terhadap negara, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Hibnu, Selasa (16/2/2026).

Ia menilai Kejagung tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara melalui penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi.

“Negara itu sedang perlu uang banyak, sehingga aset-aset yang dirampok (koruptor) harus cepat bisa dirampas dan disita oleh negara. Saya kira itu poin tertinggi dalam pemberantasan korupsi saat ini,” ujarnya.

Hibnu menambahkan, dalam situasi transisi pemerintahan dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya ideal, langkah Presiden Prabowo memperkuat penegakan hukum menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik.

“Ini menunjukkan negara masih bisa mengayomi dan melindungi masyarakat,” katanya.

Dalam konteks tersebut, lanjut Hibnu, aparat penegak hukum memegang peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif.

“Aparat penegak hukum menjaga kamtibmas dan memberantas korupsi untuk menjaga eksistensi negara. Di sinilah negara hadir dalam menjaga kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Ia menilai, di tengah tantangan ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, kenaikan harga, hingga bencana alam, penegakan hukum yang kuat menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik, terutama melalui kinerja Kejagung dalam memberantas korupsi.