Eks Direktur Gas Pertamina Bantah Korupsi LNG: Ini 'Mesin Uang' Perusahaan

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, membantah tudingan kerugian negara dalam proyek pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) dari Corpus Christi, Amerika Serikat. Ia menegaskan proyek tersebut justru memberikan keuntungan besar dan menjadi “mesin uang” bagi Pertamina.

Pernyataan itu disampaikan Hari melalui tim penasihat hukumnya usai persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

Sidang tersebut terpaksa ditunda karena kendala teknis terkait kehadiran saksi.

"Sampai hari ini masih untung, bahkan sampai tahun 2030. Jadi ini mesin uang buat Pertamina,” ujar Hari kepada awak media.

Penasihat hukum Hari, Wa Ode Nur Zainab, menegaskan dakwaan kerugian negara sebesar USD 113 juta tidak sesuai dengan fakta. Menurut dia, tren kenaikan harga LNG global membuat kontrak jangka panjang hingga 2039 justru sangat menguntungkan bagi Pertamina.

“Tolong digarisbawahi, Pertamina untung. Untungnya sangat besar. Jadi tidak ada kerugian sebagaimana yang didakwakan,” tegas Wa Ode.

Ia juga mempertanyakan dasar audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang digunakan jaksa dalam dakwaan.

“Dasar kerugian negara adalah LHP BPK, padahal fakta di persidangan sudah terbuka bahwa Pertamina untung. Kami ingin tahu auditnya seperti apa,” ujarnya.

Transaksi Disebut Terjadi Setelah Tak Menjabat

Wa Ode menjelaskan, pada masa jabatan Hari Karyuliarto di 2014, proses pengadaan LNG masih sebatas perencanaan dan penyusunan perjanjian. Menurutnya, pembelian LNG baru terealisasi pada 2019, saat Hari sudah tidak menjabat.

“Di 2014 itu hanya perencanaan. Tidak ada uang yang keluar. Pembelian baru terjadi tahun 2019, ketika beliau sudah tidak menjabat. Itu clear,” kata Wa Ode.

Penasihat hukum lainnya, Humisar Sahala Panjaitan, meminta mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hadir sebagai saksi di persidangan.

“Kami meminta Pak Ahok untuk gentleman hadir di persidangan ini, karena beliau yang mengetahui cerita di balik semua ini,” ujar Humisar.

Tim hukum juga mengeluhkan belum diserahkannya dokumen LHP BPK oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada pihak terdakwa. Menurut mereka, dokumen tersebut penting untuk menjamin hak pembelaan kliennya.

Kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina ini terus menjadi sorotan publik, mengingat besarnya nilai kerugian negara yang didakwakan, sementara pihak terdakwa menilai kontrak tersebut justru memberikan keuntungan signifikan bagi perusahaan dan ketahanan energi nasional.