Prabowo Tak Hanya Hadiri Rapat Perdana Board of Peace Saat Bertolak ke AS, Ini Agenda Lainnya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke ke Amerika Serikat (AS) pada pekan depan, di mana direncanakan menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian pada 19 Februari 2026.

Selain itu, ada agenda lain menantinya bersama Presiden AS Donald Trump.

"Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara (BoP) pada tanggal 19, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/6/2026).

Dia mengatakan, sudah melaporkan soal perkembangan negosiasi tarif dagang Indonesia dan AS kepada Prabowo. Terkait kesepakatan tarif dagang, Airlangga meminta semua pihak menunggu.

"Kan kita sudah turun dari (tarif) 32 ke 19, kemudian ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100 persen selesai," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Juru Bicara 1 Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) Yvonne Mewengkang memastikan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BoP) yang dijadwalkan berlangsung di Washington D.C, Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026.

Forum tersebut merupakan badan yang dibentuk atas inisiatif Presiden AS Donald Trump dan akan mempertemukan para pemimpin negara anggota dalam rapat tingkat tinggi pertamanya.

"Pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir langsung," kata Yvonne saat dihubungi lewat pesan singkat pada Rabu (11/2/2026).

Ia menegaskan, partisipasi langsung Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan Indonesia dalam berkontribusi sejak tahap awal pembentukan arah kebijakan lembaga tersebut.

"Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam membentuk arah dan kerja Board of Peace sejak awal," sambungnya.

Menurut Yvonne, pemerintah akan memanfaatkan forum tersebut untuk menyuarakan sikap Indonesia terkait situasi di Gaza, termasuk isu perlindungan warga sipil dan upaya perdamaian.

"Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan Solusi Dua Negara," jelas Yvonne.