Istana Terima Undangan Rapat Perdana Dewan Perdamaian di AS, Prabowo Bakal Hadir?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk mengikuti rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Amerika Serikat (AS) pada 19 Februari 2026.

Namun, dia belum mengkonfirmasi kehadiran Prabowo dalam rapat perdana anggota BoP.

"Belum, nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian. Ada (undangannya)," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026).

"Ya nunggu diputusin," sambungnya.

Prasetyo membuka peluang Prabowo akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan tersebut diharapkan dapat mencapai kesepakatan tarif impor produk Indonesia ke AS dengan Presiden Donald Trump.

"Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya (Board of Peace dan kesepakatan tarif impor)," ujar Prasetyo.

Diketahui, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Keputusan ini diambil Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas global, khususnya mendukung perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menjelaskan bahwa Board of Peace merupakan badan internasional yang bertugas memantau proses stabilisasi serta upaya rehabilitasi, terutama di Gaza, Palestina.

Menurutnya, keanggotaan Indonesia menjadi langkah strategis agar suara Indonesia bisa langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

"Board of Peace ini merupakan badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi stabilisasi dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza, khususnya di Palestina," ujar Menlu Sugiono dalam pernyataan yang diterima Liputan6.com.

Sugiono menuturkan, sejak awal Indonesia sudah terlibat dan konsisten menyuarakan pentingnya perdamaian Palestina. Karena itu, ketika piagam pembentukan Dewan Perdamaian ditandatangani dalam proses yang relatif cepat, Presiden Prabowo memutuskan Indonesia harus berada di dalamnya.

Alasan utama bergabungnya Indonesia, lanjut Sugiono, adalah agar bisa ikut mengawal arah kebijakan Dewan Perdamaian tetap sejalan dengan tujuan besar, yakni kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.

Kehadiran Indonesia juga dinilai penting untuk memberi masukan, saran, serta pengaruh politik agar langkah-langkah yang diambil bersifat nyata dan berkelanjutan.

"Kehadiran Board of Peace ini adalah langkah yang konkret dan tangible setelah sekian lama agar upaya perdamaian benar-benar mengarah pada kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara," Menlu Sugiono.

Ia menambahkan, dibandingkan sekadar pernyataan atau kecaman, Dewan Perdamaian menawarkan mekanisme nyata yang memberi harapan realistis bagi perdamaian.

Indonesia, kata dia, akan terus memanfaatkan keanggotaannya untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai prinsip keadilan dan stabilitas internasional.