Kisruh Pengelolaan Bandung Zoo, Ratusan Pekerja Menanti Kepastian Nasib

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan pekerja Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) diliputi kecemasan menyusul pencabutan izin pengelolaan lembaga konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Ketua Serikat Pekerja Mandiri Derenten (SPMD) Bandung Zoo, Yaya Suhaya menyampaikan, ada sekitar 124 pekerja yang masih aktif dari mulai tenaga kesehatan hewan, zoo-keeper, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan lainnya.

Status mereka berbeda-beda, dari karyawan tetap hingga kontrak. Yaya mengatakan, mereka masih terikat kerja dengan pengelola sebelumnya. Sementara saat ini belum ada kejelasan apakah para pekerja akan tetap dipekerjakan jika Bandung Zoo berganti pengelola.

“Kalau melihat dasar-dasar untuk yang terkait aturannya atau segala macam, itu kan sekarang kita belum jelas,” kata pria Yaya saat ditemui Liputan6.com, Minggu 8 Februari 2026.

Yaya mengetahui, Pemkot Bandung berjanji akan menanggung gaji karyawan selama tiga bulan masa transisi. Tapi, pertanyaan penting bagi Yaya dan ratusan pekerja lainnya adalah, apakah mereka akan tetap bisa bekerja setelah masa transisi selesai?

“Setelah tiga bulan, kita mau kemana? Mau ngapain? Apakah langsung kita ditinggalkan? Itu yang kita tidak mau. Harapannya keberlanjutan kerja, dan pasti dengan haknya yang harus dipenuhi,” katanya.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berjanji akan menanggung gaji pekerja dengan besaran sesuai UMK yang berlaku.

Berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Kehutanan dan Pemkot Bandung, katanya, kementerian bertanggung jawab 100 persen terhadap penanganan dan kesejahteraan satwa.

Sementara, seluruh operasional harian dan pembayaran gaji karyawan selama masa transisi menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung.

Ia menyebutkan, masa transisi pengelolaan ditetapkan maksimal selama tiga bulan. Dalam periode tersebut, Pemkot Bandung akan memastikan seluruh pekerja tetap mendapatkan penghasilan sesuai ketentuan upah yang berlaku.

“Kita ikut aturan maksimum UMK,” kata Farhan.

Menanggapi itu, perwakilan pekerja Bandung Zoo, Sulhan Syafi’i menyatakan keberatan jika gaji hanya menyentuh batas minimal sesuai UMK.

Pasalnya, gaji pekerja Bandung Zoo itu bervariasi, tergantung status dan spesifikasi kerja.

“Punten ya, pembayaran di sini jauh lebih tinggi ketimbang UMK. Kita tuh ada grade-nya, dengan skill ini tuh dibayarnya berapa? Jadi indikator itu harus keluar,” katanya.

“Kan pemerintah tuh pengen simple-nya aja, udah lah bayar UMK. Itu kan tidak melihat aspek-aspek yang lain. Makanya, jangan maksa kalau aturannya nggak ada,” Sulhan menegaskan.

Selain pekerja, Sulhan mengabarkan, yang turut terdampak dari kisruh di Bandung Zoo adalah ratusan para pedagang UMKM yang selama ini berada di area dalam Kebun Bandung Bandung.

"Bisa mencapai sekitar 100 orang. Karena kan kita punya banyak tenant di dalam. Ada resto besar satu, terus resto cepat saji satu, terus banyak food court-food court kecil, terus belum kalau hari Sabtu, Minggu, atau hari libur itu tenant yang dadakan itu belasan juga,” jelas Sulhan.

“Nasib kita itu seperti apa? Makanya kita juga harus mencari langkah-langkah untuk mencari kepastian,” sambung Yaya.