Pengamat Nilai Pernyataan Menhan soal Direksi Himbara Bukan Kapasitasnya

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai langkah yang di luar kapasitas kewenangannya.

Menurut Dedi, pernyataan tersebut disayangkan karena Menhan memiliki tugas dan tanggung jawab utama di sektor pertahanan nasional, bukan sebagai juru bicara kebijakan presiden di bidang ekonomi dan perbankan.

"Cukup disayangkan jika pejabat publik yang memiliki kedekatan dengan Presiden seolah menjadi jubir, sementara Menhan punya tanggung jawab sendiri mengawal pertahanan nasional," ujar Dedi melalui keterangan tertulis, Minggu (1/2/2026).

Ia menegaskan, penyampaian kebijakan strategis presiden seharusnya dilakukan oleh pejabat yang memang memiliki otoritas dan fungsi komunikasi politik pemerintahan, bukan oleh menteri yang berada di luar lingkup kebijakan tersebut.

Dedi bahkan menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto memperkuat pemahaman para pembantunya terkait batas kewenangan jabatan.

"Ada baiknya jika program retret Presiden diisi dengan materi proporsionalisme dan profesionalisme jabatan, agar tokoh yang mengemban amanah dapat bekerja sesuai ruang geraknya," ucap dia.

Lebih lanjut, Dedi menilai pernyataan Menhan tersebut berpotensi menimbulkan tafsir negatif di ruang publik, khususnya terkait relasi kekuasaan dalam kabinet.

Dedi menyebut, pernyataan di luar kapasitas kerja dapat dipersepsikan sebagai praktik yang mengedepankan kepentingan kedekatan personal dibandingkan profesionalisme.

"Statemen Menhan di luar kapasitas kerjanya bisa ditafsir sebagai upaya praktik 'asal bapak senang'," terang dia.

Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan kecenderungan sebagian pejabat yang lebih mengutamakan membela atau menjadi perpanjangan lisan Presiden, meskipun isu yang disampaikan bukan merupakan wilayah tugasnya.

"Mereka mengutamakan membela atau menjadi perpanjangan lisan Presiden meskipun bukan wilayahnya," pungkas Dedi.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani membantah rencana untuk merombak jajaran direksi bank Himbara. Diketahui, Danantara adalah pemegang saham terbesar sekaligus pengelola operasional BUMN.

"Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu," tegas Rosan ditemui di Wisma Danantara, Sabtu 31 Januari 2026.

Diketahui, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang merugikan negara.

Hal ini diungkapkan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan materi dalam Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 31 Januari 2026.

Sjafrie mengungkapkan bahwa ada praktik ketimpangan dalam penyaluran kredit, di mana bank pelat merah lebih memprioritaskan pengusaha besar dibandingkan pengusaha kecil.

"Bank Himbara itu lebih menertibkan pengusaha besar untuk dikasih kredit daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara. Sudah ada tata kelola baru untuk menertibkan BUMN," jelas Sjafrie.