Sidang Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Ahok Pastikan Tak Ada BBM Oplosan di Pertamina

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan tidak ada pencampuran BBM secara ilegal oleh PT Pertamina. Dia menjelaskan, percampuran BBM dengan zat tertentu adalah proses blending BBM yang legal dan diatur oleh undang-undang.

"Kan terbukti nggak ada oplosan kan, (adanya) blending kan," kata Ahok kepada wartawan saat sidang kasus dugaan rasuah tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina diskors di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Selain itu, Ahok juga mengaku tidak mengetahui bagaimana cara jaksa menghitung kerugian negara dalam perkara terkait yang jumlahnya mencapai Rp 285 triliun.

"Saya juga enggak tahu hitungannya gimana," kata dia.

Seperti diketahui, Ahok dihadirkan sebagai sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum untuk sembilan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi ini. Berikut identitasnya:

1. Riva Siahaan (RS) selaku eks Direktur Utama PT PERTAMINA Patra Niaga,

2. Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang PERTAMINA Internasional,

3. Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga,

4. Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga,

5. Yoki Firnandi (YF) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping,

6. Agus Purwono (AP) selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional,

7. Muhamad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa,

8. Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim,

9. Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Ahok menegaskan tidak pernah menerima laporan masalah mengenai penyewaan terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) oleh PT Pertamina. Sebagai Ketua Komite Audit Pertamina pada saat itu, Ahok juga mengaku tak menerima laporan harga sewa terminal terlalu mahal.

Penegasan itu disampaikan Ahok, saat menjawab pertanyaan jaksa mengenai apakah pernah mendapat informasi mengenai penyewaan Terminal BBM milik PT OTM oleh Pertamina pada 2014.

"Apakah saudara saksi pernah mendapatkan laporan dari direksi baik itu dari subholding maupun holding terkait fakta-fakta disampaikan (penyewaan terminal BBM oleh Pertamina tahun 2014)?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/1/2026).

"2014 Saya masih jauh belum masuk ke dalamnya," jawab Ahok.

"Tapi ini kan periode sewanya sampai 2024 Saudara Saksi," cecar jaksa.

Menjawab hal itu, Ahok menjelaskan bahwa Dewan Komisaris tidak bersingunggan hingga ke persoalan operasional sewa dalam jangka waktu yang panjang. Kecuali, ada temuan BPK atau BPKP.

"Nah, ini tidak ada (laporan) selama saya masuk, saya ketua Komite Audit, ada teman saya itu, tidak pernah menerima laporan adanya temuan kemahalan seperti ini," tutur Ahok.

Meski begitu, Ahok menduga, sewa terminal dilakukan karena banyak jetty atau infrastruktur dermaga di terminal BBM milik Pertamina mengalami kerusakan pada tahun tersebut. Kerusakan itu mengakibatkan kapal besar tidak bisa bersandar.

"Saya enggak tahu apa karena itu, tetapi yang pasti 2014 saya belum masuk dan tidak ada temuan di Komite Audit waktu saya masuk," Ahok menandasi.

Sebagai informasi, pernyataan Ahok disampaikan saat duduk menjadi saksi dalam sidang perkara rasuah tata kelola minyak mentah. Dalam kasus tersebut, negara diyakini oleh tim jaksa mengalami para ahli diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 285.017.731.964.389 (Rp 285 triliun).