Singgung Amanat UU dan Reformasi, Rikwanto Golkar Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Rikwanto menegaskan harapannya agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan ditempatkan di bawah kementerian atau lembaga mana pun. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan seluruh Kapolda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Menurut mantan Kapolda Kalimantan Selatan tersebut, posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat undang-undang sekaligus roh reformasi yang harus dijaga.

“Harapan kami dari Fraksi Partai Golkar, Polri tetap di bawah Presiden langsung. Ini amanat UU dan amanat reformasi agar tugas-tugas ke depan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Rikwanto juga meminta jajaran Korps Bhayangkara tidak resah dengan isu yang menyebut Polri akan ditempatkan di bawah kementerian atau lembaga tertentu. Dia menegaskan, proses reformasi Polri memang tengah dibahas oleh tim bentukan Presiden dan panitia kerja di DPR, namun tidak ada alasan bagi institusi kepolisian untuk merasa gamang.

“Polri tidak perlu cemas dengan berita-berita bahwa nanti akan di bawah kementerian atau lembaga. Jangan sampai bingung dengan isu itu,” tegas mantan Karopenmas Divisi Humas Polri tersebut.

Di tengah proses reformasi, Rikwanto justru mendorong Polri menunjukkan kinerja terbaiknya kepada publik. Menurutnya, pelayanan prima dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

“Sekarang saatnya Polri menunjukkan sisi terbaiknya, bagaimana melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Tunjukkan bahwa Polri benar-benar profesional, sehingga kembali mendapat simpati dan dicintai masyarakat,” katanya.

Dia juga mengingatkan agar aparat kepolisian tetap kokoh menjalankan tugas, tidak goyah oleh tekanan, serta berhati-hati dalam memaknai kekuasaan.

“Jangan lemah, jangan goyah. Ada penilaian dari masyarakat bahwa polisi sering larut dalam kekuasaan, ini harus jadi koreksi bersama,” pungkas Rikwanto.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dirinya lebih memilih menjadi petani, ketimbang Menteri Kepolisian. Hal tersebut disampaikan Listyo menjawab usulan kedudukan Polri berada di bawah Kemendagri.

Listyo mengaku telah mendapat pesan singkat yang berisi tawaran dirinya menjadi Menteri Kepolisian.

"Hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibuk sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," kata Listyo dalam rapat bersama Komisi III DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Menurut Listyo, meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Listyo menegaskan lebih baik dirinya dicopot sebagai Kapolri daripada institusinya diutak-atik menjadi Kementerian Kepolisian.

"Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot," kata dia.

Listyo menekankan kedudukan Polri memang sebaiknya tetap ada di bawah Presiden Republik Indonesia bukan Kemendagri. Menurutnya, berada di bawah komando presiden langsung akan membuat kerja Polri lebih efektif dan efisien.

"Artinya, dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya, Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel," kata Listyo.

Listyo menambahkan, setelah reformasi, Polri sudah terpisah dari TNI. Artinya, kini Polri memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, dan mekanis, dan mempersiapkan diri menuju roadmap menjadi civilian police.

Hal itu juga diperkuat dengan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 di mana Polri sebagai alat negara yang menjunjung keamanan. Artinya, sesuai mandat reformasi 1998, Polri ditempatkan di bawah Presiden.

Selain itu, berdasarkan TAP MPR Nomor 7 ayat 2 juga mengatur bahwa Polri berada di bawah Presiden. Kemudian dalam Pasal 7 ayat 3 TAP MPR RI Nomor 7 Tahun 2000 Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR RI.

"Polri memiliki doktrin to serve and protect dengan doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja. Bukan to kill and destroy. Tentulah ini yang membedakan antara TNI dan Polri. Polri bertanggung jawab terhadap keamanan," kata dia.

"Dan tentunya dengan kondisi yang ada, posisi Polri tentunya akan sangat ideal apabila tetap seperti saat ini," sambungnya.

Sumber: Nur Habibie/Merdeka.com